Logo BeritaSatu

Dukun Bisa Kena "Pasal Santet"

Sabtu, 21 September 2019 | 10:30 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pemidanaan santet. Pasal 252 Ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Denda kategori IV, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79, yakni sebesar Rp 200 juta. Sementara Pasal 252 Ayat (2), menyebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 hukuman.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi menjelaskan beleid itu bukan terhadap perbuatan santet. Hal ini lantaran perbuatan santet sulit dibuktikan secara hukum pidana.

"Tidak memidana santet itu sendiri. Santet itu sulit dibuktikan, caranya masuk ke perut orang dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibuktikan," kata Muladi di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Muladi yang juga mantan Menteri Kehakiman menjelaskan, pemidanaan terkait santet mengarah kepada orang yang mengaku memiliki "ilmu hitam" atau dukun. Dari pengakuan itu, orang tersebut menawarkan jasa sehingga mendapatkan penghasilan dari pengguna jasa.

"Jadi yang dipidana bukan santetnya, sulit dibuktikan tetapi orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib bisa mencelakakan orang, itu yang dipidana," katanya

Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro itu mencontohkan pasal santet tersebut dapat menjerat Ki Gendeng Pamungkas. Hal ini lantaran, Ki Gendeng Pamungkas pernah menawari jasa santet.

"Dia menawarkan diri, saya bisa menyantet orang, Gendeng Pamungkas pernah bicara itu, pakai kartu nama. Saya bisa menyantet orang. Saya peringatkan, Pak Gendeng, nanti kalau KUHP berlaku, kamu kena pidana," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut pasal terkait santet ditujukan sebagai upaya pencegahan. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat menggunakan ilmu hitam untuk mengeruk keuntungan.

"Jadi, supaya tidak ada penyalahgunaan upaya, upaya dengan mencari keuntungan-keuntungan yang tidak benar," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# BRI Majalengka


# Perumahan Pantai Mutiara


# UU PPP


# UAS


# Harga CPO


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
B-20 Indonesia Cari Cara Buka Potensi Rp 8.000 T dari Pasar Karbon

B-20 Indonesia Cari Cara Buka Potensi Rp 8.000 T dari Pasar Karbon

NEWS | 23 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings