PLTA Batang Toru Dituding Membahayakan Kelangsungan Orangutan Tapanuli

PLTA Batang Toru Dituding Membahayakan Kelangsungan Orangutan Tapanuli
Pendiri Center for Orangutan Protection Hardi Baktiantoro, saat berbicara kepada media di Yogyakarta, Jumat (20/09/2019), meminta proyek pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan dihentikan sementara, karena dianggap mengancam kelestarian Orangutan Tapanuli. ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani )
Fuska Sani Evani / FMB Sabtu, 21 September 2019 | 10:48 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanulienses) yang telah ditetapkan menjadi sebagai spesies baru pada 2017 oleh International Union for Conservation of Nature, langsung memasukkannya ke dalam daftar merah spesies yang hampir punah.

Ahli Biologi dari Centre for Orangutan Protection (COP) Indira Nurul Qomairah saat memberikan keterangan kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (20/9/2019) mengatakan, jumlah orangutan Tapanuli saat ini tidak lebih dari 800 ekor.

Kebakaran hutan dan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara, menjadi penyebab fragmentasi dari populasi orangutan Tapanuli punah.

Fragmentasi terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur. Lokasi pembangunan PLTA Batang Toru berada di tengah-tengah blok tersebut.

Selanjutnya, Indira menjelaskan, keadaan terfragmentasi membuat perkawinan sedarah atau inbreeding rentan terjadi. Hasil dari perkawinan tersebut membuat orangutan yang baru lahir tidak akan kuat hidup lama. Perlahan-lahan jumlah spesies itu pun akan tergerus.

Selai itu, kemampuan reproduksi orangutan Tapanuli juga lemah. Betina dari spesies tersebut baru bisa bereproduksi pada usia 12-15 tahun, sedangkan jantannya baru bisa berproduksi pada usia 18-20 tahun. Dalam setiap kehamilan, spesies itu juga hanya mampu melahirkan satu ekor bayi saja. Adapun interval kehamilannya berkisar 8-9 tahun. Padahal, umur hidup spesies itu berkisar 50-60 tahun.

“Ini artinya, setiap betina hanya bisa melahirkan paling tidak, 5-6 anak sepanjang hidupnya,” ujar Indira.

Adapun solusi yang ditawarkan COP yakni berupa pembuatan koridor atau penyambung dari ruang hidup orangutan yang terfragmentasi tersebut. Spesies yang saling terpisah itu perlu dipertemukan demi mencegah terjadinya perkawinan sedarah.

Pendiri Center for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro, meminta proyek pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan dihentikan sementara. Alasannya proyek tersebut dianggap mengancam kelestarian Orangutan Tapanuli.

Hardi menyebut berbagai persoalan yang menyertai pembangunan PLTA Batang Toru muncul karena sejak awal proyek tersebut bermasalah. Seperti dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek yang tak disusun secara komprehensif.

"Pengkajian (riset) ulang dari awal, semuanya. Jadi komprehensif apakah itu sosial-ekonomi, apakah itu mengenai keanekaragaman hayati, sumber daya air, DAS, bahkan mungkin termasuk lempeng sesar gempa," katanya.

Sudah Penuhi Syarat
Sementara di tempat terpisah, menanggapi tudingan dari COP itu, Adviser Lingkungan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru, Agus Djoko Ismanto mengklaim pihaknya tidak merusak habitat orangutan di Tapanuli. Pembangunan pembangkit PLTA Batang Toru sudah melalui kajian-kajian yang dipersyaratkan termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), juga sudah melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) yang menunjukkan komitmen kuat perusahaan untuk juga mendorong kelestarian flora dan satwa liar. Termasuk mendorong pelestarian Orangutan Tapanuli yang merupakan satwa endemik di hutan Batang Toru.

“Proyek ini dibangun di atas area penggunaan lahan seluas 122 hektar. Perbandingannya amat jauh dengan habitat orangutan yang luasnya hingga 130.000 hektar,” ungkapnya dalam keterangan pers seusai menghadiri Kongres Nasional Primata 2019 di UGM.

Menurut Agus, ada petugas yang melakukan monitoring terkait pergerakan orangutan. Apabila ada orangutan yang berada di dekat lokasi pengerjaan, menurut standar operasional proyek, pengerjaan itu akan dihentikan sementara.

Menurut Agus, PLTA Batang Toru mendorong penggunaan energi terbarukan, sehingga dinilainya tak akan merusak lingkungan. Adapun PLTA Batang Toru itu bakal berkapasitas 510 megawatt. Itu juga merupakan salah satu program strategis nasional untuk mencapai target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt di seluruh Indonesia.

“Kami ini sangat terbuka. Artinya, kalau ada yang punya pendapat lain, dialog saja. Mereka punya data apa, kami cocokkan sehingga datanya bisa sinkron,” kata Agus.

Selain itu, Agus menyampaikan, kajian mengenai rencana pembangunan proyek tersebut sudah dilakukan sejak 2008. Kajian itu mencakup analisa lingkungan dengan adanya proyek itu. Namun, jika ada pihak-pihak lain yang mempunyai fakta lain terhadap proyek itu, ia siap terbuka untuk berdialog membahas persoalan itu.

Communication and External Relations Director PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengelola PLTA Batang Toru, Firman Taufick mengatakan, PLTA Batang Toru merupakan pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan, yaitu energi yang dapat pulih secara alami, ada terus menerus dan berkelanjutan.

Pembangunan PLTA ini merupakan bagian dari upaya beralih dari energi fosil yang kotor ke energi terbarukan yang bersih seperti tenaga air," kata Firman Taufick.

Sebagai proyek strategis Nasional pembangkit listrik 35.000 MW, lanjut dia, pihaknya terus berkomitmen menjaga kelestarian alam dan habitat Orangutan Tapanuli.

Emmy Hafild, mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada 1996-1999 menambahkan, fragmentasi pada habitat orangutan Tapanuli sudah terjadi lebih dahulu dibandingkan pelaksanaan proyek PLTA Batang Toru. Proyek itu dinilainya bukan menjadi penyebab fragmentasi spesies itu.

“Fragmentasi itu sudah terjadi dengan adanya Sungai Batang Toru. Terus, ada Jalan Trans Sumatera. Spesies itu sudah terfragmentasi sejak lama,” kata Emmy.

Dia menambahkan, PLTA itu justru memberikan manfaat karena mengolah energi terbarukan. Hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat orangutan Tapanuli bisa hidup berdampingan dengan pengoperasian PLTA.



Sumber: Suara Pembaruan