Menkumham Minta Asing Tidak Salah Persepsi soal Pidana Kumpul Kebo

Menkumham Minta Asing Tidak Salah Persepsi soal Pidana Kumpul Kebo
Ilustrasi kumpul kebo ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 21 September 2019 | 11:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta publik khususnya pihak asing tidak salah mengartikan atau menafsirkan pengaturan ketentuan tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 418 Ayat (1) RUU KUHP yang menyebutkan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Besaran denda kategori II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 sebesar Rp 10 juta.

Yasonna minta pihak asing tidak salah mengartikan ketentuan tersebut seolah-olah negara Indonesia akan menangkap semua pihak asing yang datang ke Indonesia dengan pasal kumpul kebo tersebut.

"Itu yang kita tidak mau dipersepsikan salah, seolah negara kita ini akan menangkapi orang seenak udel sampai jutaan orang masuk penjara hanya karena kohabitasi," ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Yasonna mengklarifikasi hal tersebut karena ada berita di negara asing seperti Australia yang mengumumkan travel warning atau memperingatkan warganya ke Indonesia hanya gara-gara salah mengartikan pasal kohabitasi tersebut. Dia menegaskan bahwa kohabitasi tersebut delik aduan.

"Itu hanya mungkin terjadi kan delik aduan, jadi kalau orang asing dituduh kohabitasi di Bali kan harus datang orangtuanya, harus datang anaknya mengadukan. Jadi jangan di-twist seolah dunia akan kiamat karena kita tangkapi semua orang," tandas dia.

Pelapor atau pengadu dalam kasus kohabitasi, kata Yasonna, juga terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 418 ayat (2) RUU KUHP, yakni suami, istri, orangtua atau anaknya. Kepala desa atau dengan sebutan lainnya, kata dia, bisa juga melakukan pengaduan sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua atau anaknya.

"Jadi kalaupun dilakukan (diadukan) oleh pejabat desa, itu harus dengan izin tertulis orangtua, anak, istri, dan pengaduan dapat ditarik oleh yang bersangkutan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com