Soal Radikalisme, Said Aqil: Usir Ideologinya dari Indonesia, Orangnya Masuk NU

Soal Radikalisme, Said Aqil: Usir Ideologinya dari Indonesia, Orangnya Masuk NU
Ketum PBNU KH Said Aqil Sirodj bersama Wapres Terpilih Kiai Ma'ruf Amin di acara Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Al Muhajirin 2, Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (20/9/2019). ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 21 September 2019 | 11:27 WIB

Purwakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj meminta pemerintah, terutama aparat kepolisian agar lebih tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang mengancam keutuhan negara Indonesia.

Pasalnya, menurut Kiai Said, selama ini kepolisian dianggap kurang serius dalam menangani kelompok-kelompok tersebut, bahkan cenderung melakukan pembiaran.

Hal ini disampaikan Kiai Said dalam sambutannya saat pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Muhajirin 2, Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (20/9/2019). Pleno yang mengusung tema "Konsolidasi Nahdlatul Ulama Menuju Muktamar ke-34" ini dibuka Wakil Presiden RI terpilih KH Ma'ruf Amin.

Selain Kiai Said dan KH Ma'ruf Amin, hadir juga dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan ribuan jamiyah Nahdlatul Ulama.

“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Indonesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok-kelompok radikal, bukan hanya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia),” kata Kiai Said pada pembukaan Rapat Pleno PBNU tersebut.

Menurut Kiai Said, kini kelompok-kelompok tersebut telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional, hingga Presiden Republik Indonesia. Kiai Said berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya.

Nabi Muhammad saja ketika di Madinah, kata Kiai Said, mengutip ayat Alquran, diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan di Madinah.

“Jadi, kelompok yang radikal, yang menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU,” tegas Kiai Said.

Pria yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu menegaskan bahwa NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI. Menurut dia, selama ada PBNU, Indonesia akan tetap utuh.

“Pokoknya selama ada PBNU, Indonesia akan utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” pungkas Kiai Said.

Rapat Pleno PBNU ini berisi laporan kinerja dari lembaga dan badan otonom PBNU yang kemudian ditanggapi oleh PBNU. Setelah itu, dilanjut dengan sidang-sidang komisi yang terbagi atas komisi program, organisasi, dan rekomendasi.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam satu tahun ke depan sehingga Muktamar NU 2020 dapat terselenggara dengan baik. Sebab, program-program satu tahun mendatang fokus pada setiap provinsi.

Desak Sahkan RUU Pesantren

Dalam kesempatan terpisah, Kiai Said Aqil Siroj menyatakan sikap PBNU perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. Kiai Said meminta DPR untuk mengesahkan segera Undang-undang Pesantren.

"Menyikapi perkembangan terkini, terutama terkait RUU pesantren, kami bersikap tegas agar RUU Pesantren segera disahkan oleh DPR karena RUU tersebut sudah ditunggu bukan saja oleh pesantren NU tetapi semua masyarakat pesantren," kata Kiai Said dalam konferensi pers di area Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II, Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Kiai Said menambahkan bahwa pihak yang berkepentingan terhadap UU Pesantren bukan hanya NU, tetapi juga ormas lain yang memiliki pesantren. Menurut Kiai Said, UU Pesantren menyangkut hajat hidup pendidikan pesantren ormas Islam di Indonesia.

"Ada Perti, Syarikat Islam, Washliyah, Nahdlatul Wathan yang memiliki pesantren. Kita semua menunggu karena RUU Pesantren tidak hanya untuk pesantren NU, tetapi banyak ormas Islam. Mathla'ul Anwar dan lainnya juga punya pesantren," ungkap Kiai Said.

Menurut dia, pesantren selama ini menjadi lembaga pendidikan pinggiran. Padahal, kontribusi pesantren sejak zaman kolonial hingga kini untuk kepentingan Islam dan peradaban bangsa Indonesia tidak perlu diragukan.

"Kita ingin pesantren menjadi pendidikan mainstream, tidak jadi lembaga pendidikan pinggiran dan marjinal. RUU Pesantren sudah saatnya diketok. Ki Hajar Dewantara mengatakan kelebihan pendidikan pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ki Hajar Dewantara sebagai santri Syekh Sulaiman Borobudur, Pangeran Diponegoro juga santri yang merepotkan Belanda selama 1825-1830," pungkas Kiai Said.



Sumber: BeritaSatu.com