YLBHI Sebut Dua Masalah Besar dalam RUU KUHP

YLBHI Sebut Dua Masalah Besar dalam RUU KUHP
Ketua YLBHI Asfinawati. ( Foto: ABC )
Yustinus Paat / CAH Sabtu, 21 September 2019 | 15:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pengaturan dalam RUU KUHP mengandung banyak masalah. Setidaknya, kata Asfinawati, pihaknya mencatat dua masalah besar dalam RUU KUHP.

"Pertama, pengaturan yang secara substansi tidak masalah, tetapi tidak diformulasikan secara tidak jelas dan itu menjadi multi tafsir sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan," ujar Asfinawati, dalam diskusi bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Masalah besar kedua, kata Asfinawati adalah pengaturan-pengaturan yang memang secara substansi bermasalah. Ciri-ciri pengaturan tersebut, antara lain, membungkam kebebasan sipil seperti pasal terkait makar dan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden.

"Padahal pasal-pasal ini sudah ada dalam KUHP buatan Belanda dan sekarang ada lagi," tandas dia.

Ciri lain, lanjut Asfinawati adalah pengaturan yang menyasar ruang privat yang sebetulnya secara moral relatif. Dia mencontohkan soal pengaturan perzinahan dalam RUU KUHP yang bisa dimaknai secara relatif oleh kelompok masyarakat tertentu, adat atau agama tertentu.

"Lalu overkriminalisasi, yang hanya menumpuhkan pada beberapa pidana alternatif, (RUU KUHP) masih lebih banyak menggunakan pidana penjara, padahal lapas ini sudah berteriak-teriak, sudah kelebihan orang. Kita juga masih mengatur hukuman mati. Kira-kira kalau ini diberlakukan maka bayangan saya akan banyak yang orang masuk penjara, harapan lapas tidak akan terjadi," terang dia.

YLBHI, kata Asfinawati, sepakat dengan revisi terhadap KUHP warisan kolonial yang berlaku sekarang. Namun, pihaknya mengingatkan jangan sampai hasil revisi KUHP mirip dengan KUHP kolonial dan memiliki cita rasa kolonial dengan menindas kebebasan sipil.

"Kita juga berharap pengaturan yang secara substansi melanggar HAM, demokrasi dan konstitusi harus dikeluarkan dalam RUU KUHP. Tidak boleh juga pengaturannya berdasarkan interest personal atau kelompok tertentu. Kan DPR mengeluh ada banyak press group yang datangi mereka," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com