Petani Simalungun Minta Presiden Atasi Persoalan Tanah dengan PTPN lV

Petani Simalungun Minta Presiden Atasi Persoalan Tanah dengan PTPN lV
Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Sumatera Utara, datang ke Jakarta mengadukan persoalan mereka terkait tanah dan meminta perhatian Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu, 21 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Sabtu, 21 September 2019 | 20:25 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Sumatera Utara, yang berjumlah 8 orang datang ke Jakarta dengan maksud ingin bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengadukan permasalahan yang telah dialami menimpapara petani selama 35 tahun tentang perampasan lahan perkebunan sawit seluas 1.538 hektare oleh PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) atau sejak 1965.

Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Senen mengatakan, selama 35 tahun ini kelompok tani masyarakat Simalungun tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka ingin membuka kembali kasus yang sudah lama ini belum terselesaikan.

"Pada 1967, tanah tersebut dirampas kembali oleh pihak perusahaan. Sementara, tanah yang sudah dikerjakan oleh masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954," kata Senen di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/9/2019).

Dijelaskan, tanah itu dirampas oleh pihak perusahaan milik BUMN, sementara kelompok tani Simalungun diharuskan tetap membayar pajak selama 35 tahun.

"Pada saat ini masyarakat penggarap tidak pernah mendapatkan tanah tersebut, sehingga Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun menempuh jalan meminta pertolongan kepada pemerintah pusat pada 2004. Pihak petani telah difasilitasi oleh DPR dan mengeluarkan surat keputusan Pansus DPR pada 2004," ujar Senen.

Dia juga menerangkan, seharusnya ribuan hektare tanah sudah dilepas dari HGU PTPN IV sekitar 4.572 hektare dan dibagikan kepada sekitar 520 kepala keluarga melalui ketua kelompok tan. Pembagiannya adalah perkebunan Laras, desa Nagori Tumorang Kecamatan Gunung Maligas mendapat 441 ha, perkebunan Laras Bahjambi Desa Nagori Naga Jaya, Kecamatan Bandar Haluan 131 ha, Kebun Dolok Sinumbah Kampung Tempel 243 ha, Perkebunan Pagar Jawa, Kecamatan Pematang Siantar 23 ha, perkebunan Bahjambi, Kecamatan Tanah Jawa 128 ha, dan perkebunan Bahjambi Kebun Pagar Jawa, Kecamatan Tanah Jawa 110 ha.

Namun, kata Senen, tanah itu masih dikuasai oleh PTPN IV, sementara pajaknya tetap dibayar para petani. "Dalam Persoalan sengketa tanah yang kami gugat ini, menunjukkan bahwa PTPN IV sudah sepantasnya dipidanakan karena melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM," ujarnya.

Sementara, Ketua Gabungan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun, Tugiran menambahkan, pihaknya siap berhadapan dengan pihak PTPN IV dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Para petani, kata Tugiran, sudah mempunyai banyak data yang bisa membuktikan bahwa tanah perkebunan tersebut milik mereka.

"Kami meminta Presiden Joko Widodo agar bisa membantu permasalahan yang sudah menerpa selama 35 tahun ini. Semoga kami juga bisa berkesempatan bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan