Revisi UU untuk Memperkuat Kelembagaan KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU untuk Memperkuat Kelembagaan KPK

Senin, 23 September 2019 | 20:56 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR dianggap masih menyisakan sejumlah polemik di tengah masyarakat. Salah satunya yakni menyangkut keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK dianggap sejumlah pihak dapat melemahkan. KPK dinilai tidak lagi independen dalam bekerja. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dari yang diyakini DPR bahwa revisi UU KPK justru akan memperkuat kelembagaan KPK yang fokus terhadap pencegahan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Hendrawan Supratikno mempersilakan semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan yang sudah revisi. Menurutnya, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat, sementara UU KPK setelah direvisi sudah menganut sistem dua tingkat. Sistem ini dianggapnya lebih teruji kekuatannya dibandingkan sistem satu tingkat.

"Kaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat yang diangkat dalam revisi UU. Bandingkan dengan sistem satu tingkat yang ada di UU lama. Sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan moderen, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi," kata Hendrawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9).

Sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama, yaitu terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggung jawab tertinggi. Sementara, sistem dua tingkat di revisi UU KPK terdapat lima pimpinan KPK dan lima Dewan Pengawas yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Kuatnya sistem dua tingkat tersebut dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga komersil, termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua lapis.

"Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua memakai sistem dua tingkat. Demikian juga organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check and recheck yang berkesinambungan," ujarnya.

Namun, KPK tentu berbeda dengan lembaga-lembaga komersial. KPK merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintahan (eksekutif). Oleh karenanya, Hendrawan menilai, KPK jelas membutuhkan Dewan Pengawas guna terciptanya proses checks and balances di dalam tubuhnya.

"Justru sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar sistem itu lebih penting diterapkan," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dansesko TNI: Soliditas TNI dan Polri Mutlak Diperlukan

TNI dan Porli merupakan kesatuan dua lembaga yang selalu menjadi cerminan kekuatan NKRI.

NASIONAL | 23 September 2019

KPK Tetapkan 3 Tersangka Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat

Pengembangan perkara suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara

NASIONAL | 23 September 2019

Jarak Pandang 400 Meter Ganggu Penerbangan di Bandara Palembang

Berdasarkan data pengelola bandara, enam jadwal penerbangan bahkan dibatalkan.

NASIONAL | 23 September 2019

Terduga Teroris di Bekasi Adalah Suami Istri

Tim Densus 88 Polri memasang garis polisi di depan rumah terduga teroris.

NASIONAL | 23 September 2019

Terpapar Kabut Asap, 9.458 Warga Kalbar Menderita ISPA

Data terakhir menyebutkan kualitas udara yang buruk lantaran terpapar kabut asap menjadi penyebab ribuan warga menderita ISPA.

NASIONAL | 23 September 2019

Rusuh Abepura, 3 Mahasiswa dan 1 TNI Tewas

Terdapat tiga orang mahasiswa Papua dan seorang tentara yang meninggal dalam aksi rusuh di Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura, Papua, Senin (23/9/2019).

NASIONAL | 23 September 2019

Kerusuhan Wamena Dinilai Berkaitan dengan Sidang PBB

Insiden di Papua dipicu adanya kabar guru berbuat rasis kepada orang asli Papua.

NASIONAL | 23 September 2019

Eks Sesmenpora Dicecar Soal Aliran Dana ke Imam Nahrawi

KPK mencecar mantan Sesmenpora mengenai dugaan aliran dana suap untuk mantan Menpora Imam Nahrawi.

NASIONAL | 23 September 2019

Asap Mengancam, Riau Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara

Pemprov Riau menyiapkan tempat evakuasi bagi warga yang rentan terkena dampak asap.

NASIONAL | 23 September 2019

Akhir 2019, Program Samsung Indonesia Cerdas Targetkan 100 Sekolah

Program Samsung Indonesia Cerdas menargetkan 100 sekolah hingga akhir tahun 2019.

NASIONAL | 23 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS