Jokowi Akomodasi Aspirasi Publik Melalui Penundaan Revisi KUHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Akomodasi Aspirasi Publik Melalui Penundaan Revisi KUHP

Senin, 23 September 2019 | 21:17 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan RUU KUHP karena masih ada sejumlah pasal krusial yang mendapat penolakan dan kritik keras dari masyarakat. Salah satu penyebab kerasnya penolakan dari masyarakat juga karena minimnya sosialisasi RUU KUHP.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, penundaan pengesahan RUU KUHP merupakan bagian dari bentuk akomodasi aspirasi publik yang ditangkap oleh Jokowi. "Jangan lupa bahwa suara rakyat betul-betul menggemakan penolakan tersebut dan ini harus menjadi bagian pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan di DPR," kata Ismail Hasani di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Dia mengingatkan bahwa penundaan pengesahan RUU KUHP yang disampaikan jokowi secara lisan tentunya belum cukup. Bisa saja kemudian DPR membangkang atau berbeda pendapat dengan presiden yang tetap kemudian mengesahkan RUU KUHP.

"Jangan lupa, kalau DPR sudah mengesahkan, sekali pun presiden menyatakan ketidaksetujuannya, maka UU dalam waktu 30 hari tetap berlaku," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar presiden juga harus mengajak partai koalisi untuk mendukung penundaan pengesahan RUU KUHP. Dengan demikian penundaan tersebut juga harus disepakati oleh partai koalisi pendukung pemerintahan di parlemen.

"Penundaan itu juga disepakati partai-partai di parlemen, sehingga betul-betul apa yang menjadi kehendak rakyat untuk menunda revisi KUHP menjadi kenyataan," ucap Ismail.

Dalam kesempatan itu dirinya juga mengaku tidak melihat adanya kemendesakan bagi Presiden dan DPR dalam mengesahkan RUU KUHP karena pada dasarnya semua jenis tindakan kriminal sudah mendapat pengaturan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan.

"Walau memang tidak diatur KUHP, misalnya, tetapi di dalam UU sektoral hal itu sudah diakomodasi. Tidak ada kekosongan hukum yang menjadikan Presiden dan DPR tergesa-gesa," ucapnya.

Sementara itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang dimotori Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, selain sosialisasi RUU yang masih kurang, sebaiknya DPR dan pemerintah juga menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP.

"Termasuk, memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara.

Saat ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP juga merekomendasikan sejumlah catatan setelah Presiden memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Catatan itu, antara lain Presiden diminta segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Selain itu, perlu melibatkan akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat," kata Anggara.

Komite ahli tersebut nantinya bisa ditugaskan untuk membantu Pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia (evidence based policy).

Kemudian, pemerintah dan DPR tentunya juga harus membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi. Nanti hasilnya dianalisis serta bisa didiskusikan dengan publik serta melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

33 Penerbangan Dibatalkan Akibat Kabut Asap di Pekanbaru

Tidak semua penerbangan dibatalkan karena secara berangsur ada yang sudah mendarat di Pekanbaru.

NASIONAL | 23 September 2019

Hujan Lebat Guyur Sejumlah Wilayah di Jambi

Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diguyur hujan lebat, Senin (23/9/2019).

NASIONAL | 23 September 2019

9 Teroris Diringkus, Polri: Motif Pelaku Melakukan Amaliah

Hingga Senin (23/9/2019) sore, Densus 88 telah menangkap sembilan orang terduga teroris.

NASIONAL | 23 September 2019

Revisi UU untuk Memperkuat Kelembagaan KPK

Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua memakai sistem dua tingkat.

NASIONAL | 23 September 2019

Dansesko TNI: Soliditas TNI dan Polri Mutlak Diperlukan

TNI dan Porli merupakan kesatuan dua lembaga yang selalu menjadi cerminan kekuatan NKRI.

NASIONAL | 23 September 2019

KPK Tetapkan 3 Tersangka Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat

Pengembangan perkara suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara

NASIONAL | 23 September 2019

Jarak Pandang 400 Meter Ganggu Penerbangan di Bandara Palembang

Berdasarkan data pengelola bandara, enam jadwal penerbangan bahkan dibatalkan.

NASIONAL | 23 September 2019

Terduga Teroris di Bekasi Adalah Suami Istri

Tim Densus 88 Polri memasang garis polisi di depan rumah terduga teroris.

NASIONAL | 23 September 2019

Terpapar Kabut Asap, 9.458 Warga Kalbar Menderita ISPA

Data terakhir menyebutkan kualitas udara yang buruk lantaran terpapar kabut asap menjadi penyebab ribuan warga menderita ISPA.

NASIONAL | 23 September 2019

Rusuh Abepura, 3 Mahasiswa dan 1 TNI Tewas

Terdapat tiga orang mahasiswa Papua dan seorang tentara yang meninggal dalam aksi rusuh di Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura, Papua, Senin (23/9/2019).

NASIONAL | 23 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS