Tangkap 3 Petinggi Perum Perindo, KPK Sita $ 30.000

Tangkap 3 Petinggi Perum Perindo, KPK Sita $ 30.000
Penyidik KPK menunjukkan bukti hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan). ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / HA Selasa, 24 September 2019 | 01:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bogor, Senin (23/9/2019). Dari sembilan orang tersebut, terdapat tiga direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), sebuah BUMN yang bergerak di bidang perikanan.

"KPK mengamankan total sembilan orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Senin.

Berdasarkan situs resminya, www.perumperindo.co.id, Perum Perindo memiliki tiga direksi. Direktur Utama (Dirut) dijabat oleh Risyanto Suanda, sementara dua direksi lainnya, yakni Direktur Keuangan Arief Goentoro dan Direktur Operasional Farida Mokodompit.

Tiga direksi Perum Perindo dan sejumlah pihak lain ini ditangkap KPK lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Dalam OTT ini, tim Satgas KPK turut menyita uang tunai sekitar US$ 30.000 atau sekitar Rp 400 juta yang diduga barang bukti transaksi suap.

"Tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar US$ 30.000 atau lebih dari Rp 400 juta. Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen Pacific mackerel atau ikan salem," kata Syarif.

Para pihak yang dibekuk, termasuk tiga petinggi Perum Perindo saat ini sedang diperiksa intensif di Gedung KPK, Jakarta. Lembaga antikorupsi tersebut memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan," kata Syarif.



Sumber: Suara Pembaruan