3 Strategi Pembiayaan Pemerintah Memperluas Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau

3 Strategi Pembiayaan Pemerintah Memperluas Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto. ( Foto: Beritasatu TV )
Zumrotul Muslimin / ZTM Senin, 30 September 2019 | 05:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Di antaranya meningkatkan daya beli masyarakat melalui dukungan pembiayaan perumahan.

Ada tiga strategi terkait pembiayaan yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mengajak swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto mengatakan Badan Pengelola Tapera yang terdiri dari komisioner dan deputi komisioner sudah terbentuk sejak Maret 2019.

BP Tapera saat ini tengah menyiapkan kebijakan umum dan strategis, rencana kerja serta anggaran tahunan yang akan diajukan dan mendapat persetujuan Komite Tapera. Komte sendiri terdiri dari Menteri PUPR selaku ketua dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan pihak independen.

“Nantinya semua jenis bantuan pembiayaan terkait perumahan akan dilaksanakan BP Tapera. Masa transisi untuk ASN, karena salah satu tulang punggung Tapera adalah Bapertarum maka pelaksanaan Tapera bagi ASN diberi waktu dua tahun, sementara non-ASN tujuh tahun,” kata Heri.

Terkait proyek KPBU, Heri menyebut saat ini tengah dilakukan studi pendahuluan terhadap KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah masyarakat), KPBU Paldam Bandung (tanah Pemda), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR).

Pemerintah juga memberikan subsidi rumah bagi MBR. Di antaranya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT).

Pada 2019, anggaran FLPP sebesar Rp 7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah. Adapun program SSB sebesar Rp 3,4 triliun untuk 100.000 unit, SBUM sebesar Rp 948 miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT dengan anggaran Rp 453 miliar, di mana sudah tersedia di DIPA 2019 sebesar Rp 10 miliar untuk 14.000 unit.

Heri mengatakan dalam program subsidi rumah, di samping kuantitas rumah, pemerintah mendorong pengembang dan perbankan serta stakeholder lainnya mengutamakan kualitas rumah subsidi.

Kementerian PUPR meningkatkan perlindungan konsumen MBR dengan melakukan pengecekan
kualitas rumah yang dibangun pengembang agar memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan sebelum subsidi diberikan. Dilakukan juga pendataan pengembang dan asosiasi pengembang perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng).

“Sosialisasi, pendampingan, dialog mengingatkan kembali, kita tempuh dengan cara mengundang asosiasi pengembang perumahan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai standar spesifikasi teknis rumah subsidi,” ungkap Heri.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung rumah subsidi berkualitas juga diperlukan. “Kita ketahui bersama yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah adalah pemda. Di IMB ada spesifikasi teknis yang disetujui oleh Pemda dan kemudian penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi),” tambah Eko Heri.



Sumber: BeritaSatu.com