Disaksikan KPK, Implementasi Kurikulum Antikorupsi SD-SMA di Jateng Diteken

Disaksikan KPK, Implementasi Kurikulum Antikorupsi SD-SMA di Jateng Diteken
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri), menyaksikan penandatanganan implementasi kurikulum antikorupsi SD sampai SMA di Bale Tawang Arum, Surakarta, Jumat, 27 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Stefi Thenu / JEM Jumat, 27 September 2019 | 15:28 WIB

Surakarta, Beritasatu.com - Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah di Jawa Tengah mulai jenjang SD hingga SMA resmi diteken. Seluruh 35 kepala daerah se-Jawa Tengah menandatangani naskah kesepahaman tersebut.

"Upaya-upaya pencegahan korupsi sebaiknya tidak menunggu pelatihan di dalam kelas yang dilakukan KPK, tetapi juga pemerintah maupun masyarakat. Misalnya membentuk agen antikorupsi yang bisa dilepas di tengah masyarakat. Cara-cara formal maupun nonformal dengan metodologi yang tepat, agar bisa menjadi rule model di berbagai daerah," ujar Ganjar Pranowo, seusai menyaksikan penandatangan disela-sela acara Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Bale Tawang Arum, Surakarta, Jumat (27/9/2019).

Penandatanganan disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"Kita juga dorong perguruan tinggi untuk program KKN-nya tematik, bicara anti korupsi. Sosialisasi antikorupsi bisa ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Di TK misalnya dengan membuat permainan-permainan," tambah Ganjar.

Saat meninjau stan, Ganjar menemui sejumlah pelajar yang tengah asik mengikuti beragam permainan didampingi oleh staf KPK. Ganjar menemui siswa Rakha dan Andra. Kepada kedua siswa kelas 2 SD itu, Ganjar mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada anak-anak.

"Kalau temanmu menyontek saat ulangan, apa yang kamu perbuat?" tanya Ganjar.

"Dinasihati. Kalau dia masih membandel, laporkan ke guru," jawab Andra.

"Kalau ada tumbler milik temanmu ditinggal dikelas. Apa yang kamu lakukan?" tanya Ganjar lagi.

"Tidak mencurinya. Karena, mencuri itu perbuatan sangat jahat. Pemiliknya kita beritahu kalau tumblernya ketinggalan di kelas," jawab Rakha disambut tepuk tangan teman-teman dan oleh orang nomor satu di Jateng itu, ia pun diberi hadiah buku bacaan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyadari, untuk menjadi bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota butuh biaya tinggi. Akan tetapi, untuk mengembalikannya, jangan sampai salah langkah dengan melakukan korupsi.

"Jika mengembalikannya dengan cara yang tidak baik, ya kena KPK," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri menambahkan, saat ini ada 23 sekolah sebagai pilot project sekolah berintegritas. Terus berkembang 367 sekolah yang mendaftar secara sukarela. Dari 367 itu, 160 di antaranya SMA Negeri. Sekolah berbasis kurikulum antikorupsi tersebut bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK. Penerapan kurikulum itu mulai jenjang SD hingga SMA.

"Ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK. Kita akan pelajari dan diterapkan di sekolah," imbuhnya.

Saat ini, KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jateng. Ke-23 sekolah percontohan itu nantinya akan memaparkan kurikulum tersebut secara berkala.

"Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mapel (mata pelajaran) pada akhir tahun ini," tuturnya.

Kurikulum antikorupsi yang akan disisipkan di antaranya tak ada lagi biaya sekolah di luar prosedur, menyisipkan materi antikorupsi di setiap mata pelajaran, membuat slogan-slogan antikorupsi, hingga merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.

"Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke Mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draft dari KPK," kata Jumeri.

Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, mengatakan, KPK telah menyiapkan draft sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di setiap mata pelajaran.

"Kita sedang mengerjakan proses implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, di pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kita melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian, lewat film pendek misalnya," ujar Anissa.



Sumber: Suara Pembaruan