RUU Siber Batal Disahkan DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

RUU Siber Batal Disahkan DPR

Jumat, 27 September 2019 | 16:15 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloh / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menyatakan, berdasarkan laporan terakhir ke pimpinan, banyak Pansus DPR yang sudah menyatakan dan mengisyaratkan tak sanggup menyelesaikan sejumlah pembahasan RUU di sisa waktu kerja yang ada. Salah satunya termasuk RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber), RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pertanahan, dan RUU Bea Materai.

"Semua belum sanggup menyelesaikan," kata Fahri Hamzah, Jumat (27/9).

Khusus mengenai RUU Siber, menurutnya, tak tiba-tiba pembahasannya. RUU ini berawal dari adanya satu ancaman baru negara yang disebutkan di dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang diajukan Kementerian Pertahanan. Yakni ancaman perang hibrida yang salah satunya lewat perang siber.

DPR lalu melihat bahwa siber perlu diurusi. Jika perang itu terjadi, harus jelas siapa konsolidatornya terhadap masing-masing lembaga terkait. Maka ide inisiatif DPR untuk RUU Siber pun dimasukkan ke Prolegnas Prioritas pada tahun 2018. Saat itu naskah akademis dan drafnya pun disiapkan. Baru pada Mei 2019, RUU Siber itu ditetapkan sebagai inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Karena kesibukan parpol menghadapi Pemilu 2019, pembahasannya tak terlalu intensif. Baru pada September 2019, Panitia Khusus (Pansus) yang khusus menangani pembahasannya dibentuk. DPR sendiri sadar bahwa RUU itu tak mungkin disahkan di periode ini. Namun, pemerintah diminta segera mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut sesegera mungkin agar bisa dilanjutkan pembahasannya di periode depan.

"DIM itu syarat untuk mengajukan carry over," kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berkali-kali menyebutkan pentingnya negara memberi perhatian kepada berbagai ancaman di dunia siber. Misalnya, terkait konflik yang terjadi di Papua akhir-akhit ini, selain masalah sinergi antarberbagai instansi maupun kelompok serta pengamanan oleh aparat, Bambang melihat pengawasan wilayah siber diperlukan.

Bambang, yang akrab disapa Bamsoet itu mendorong agar konten yang bersifat hoax maupun konten propaganda yang bersifat memprovokasi masyarakat Papua dan membuat situasi semakin tidak kondusif untuk diblokir.

"Dan mengimbau juga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya yang disebarkan lewat media sosial dan internet," kata Bamsoet.

Ini menjadi bukti bahwa ancaman lewat dunia siber itu memang nyata. Rakyat Indonesia sudah menyaksikan sendiri bahwa kejadian di Papua bukanlah satu-satunya. Sudah ada berbagai kejadian di wilayah lain termasuk Jakarta, yang dipicu oleh konten propaganda hoax di internet. "Aturan yang mengatur ketahanan siber ini memang mendesak," kata Bamsoet.

Dia mengutip penelitian yang diprakarsai Microsoft di tahun 2019, bahwa kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, setidaknya sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia.

Di sisi lain, bukan tak mungkin jaringan listrik dan internet Indonesia bisa mati total bila diserang lewat siber. Bahkan pesawat dan kapal selam tempur milik Indonesia bisa saja dikendalikan dari jarak jauh sehingga melakukan serangan tanpa bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri.

Logikanya seperti smartphone yang hilang, namun bisa dikunci oleh pemiliknya dari jarak jauh sehingga tak bisa digunakan si pencuri. Untuk mengantisipasinya, maka Indonesia perlu membangun infrastruktur yang bisa menahannya. "Pada titik itu ketahanan siber kita wajib dibangun," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021

Kesalahan Pemkot Palu Laporkan Data BOR Berdampak Fatal

Rizal meminta Pemerintah Kota Palu betul-betul menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran berharga agar tidak kembali terulang.

NASIONAL | 16 September 2021

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Gandeng Hotel di Bali, Radiant Utama Jajaki Bisnis IPP

Gandeng Hotel di Bali, Radiant Utama Jajaki Bisnis IPP

EKONOMI | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings