Pengesahan RUU Siber Ditunda karena Belum Ada Rapat Dengar Pendapat Publik

Pengesahan RUU Siber Ditunda karena Belum Ada Rapat Dengar Pendapat Publik
Sidang paripurna DPR. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / DAS Jumat, 27 September 2019 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber) tidak akan disahkan DPR periode ini.

Menurut anggota Panita Khusus (Pansus) RUU Siber, Bobby Adhityo Rizaldi, RUU Siber tidak mungkin disahkan DPR periode sekarang karena DPR masih membutuhkan waktu untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan publik untuk membahas hal-hal yang substansial.

"Tidak mungkin (disahkan di paripurna 30 September mendatang) karena waktu, perlu proses, seperti RDPU dengan publik, pembahasan substansi dan lain sebagainya," ujar Bobby, Kamis (26/9/2019).

Bahkan, kata Bobby, pihaknya belum menerima Daftar Investarisasi Masalah atau DIM dari pemerintah. Rapat kerja  Pansus dan Menkumham serta MenPAN-RB untuk membahas RUU Siber dilakukan hari ini, Jumat (27/9/2019).

Setelah pemerintah memberikan DIM, kata Bobby, RUU Siber bisa disahkan untuk ditunda pembahasannya di periode berikutnya melalui mekanisme carry over di paripurna mendatang. Pasalnya, salah satu syarat carry over adalah RUU tersebut sudah mendapat DIM.

"Rencana bila bisa diterima DIM dari pemerintah, sebagai syarat untuk dilanjutkan di periode 2019-2024 sehingga pembahasannya tidak dari awal lagi, tetapi untuk pasal-pasal yang dinilai jadi polemik," pungkas Bobby.

RUU Siber menggantikan RUU tentang Persandian yang ada di dalam Prolegnas periode 2015-2019. Dalam Rapat paripurna DPR RI, pada Kamis (4/7/2019), memutuskan, RUU Siber menjadi inisiatif DPR RI.



Sumber: BeritaSatu.com