Pakar Hukum UI: Jangan Ada Lagi UU “Sistem Kebut”

Pakar Hukum UI: Jangan Ada Lagi UU “Sistem Kebut”
Foto udara suasana aksi mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019. ( Foto: Antara Foto / Denis Amran )
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 30 September 2019 | 14:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Unviersitas Indonesia Novrizal Bahar menilai, DPR jangan lagi menghasilkan undang-undang (UU) dengan “sistem kebut”. Hal itu tidak wajar dan sangat merugikan masyarakat.

Novrizal mengatakan, terlepas dari persoalan substansi semua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dipermasalahkan, berbagai kerusuhan yang terjadi pekan lalu yang menelan banyak korban baik dari pihak demonstran mapun dari pihak kepolisian, jelas merupakan reaksi keras dari masyarakat terhadap keinginan para legislator di DPR untuk mengesahkan begitu banyak UU pada masa injury time sebelum periode jabatan mereka berakhir pada akhir bulan ini.

“Cara-cara pengesahan 'sistem kebut' dan terkesan ‘diam-diam’ ini tidak wajar. Padahal, sebulan sebelum kehebohan ini dimulai, Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 diperingati DPR dengan tema Keterbukaan Parlemen. Ketergesa-gesaan ini telah membuktikan bahwa para anggota DPR periode ini tak bisa membuat perencanaan yang baik,” tutur Novrizal kepada Beritasatu di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Seharusnya, kata dia, para legislator di DPR tidak perlu ngotot menyelesaikan semua UU itu, khususnya yang sangat mengatur atau berakibat langsung pada hak dan kewajiban asasi rakyat. Seperti halnya RUU tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Para politisi di DPR tampaknya tidak menggunakan dengan baik waktu yang sesungguhnya tersedia sangat lega selama lima tahun masa jabatannya. Khususnya dua tahun terakhir, waktu mereka habis digunakan untuk mempersiapkan diri agar terpilih kembali dalam Pemilihan Umum 2019.

Tugas utama sebagai legislator terabaikan. Terbukti, dari 2015-2019, realisasi penyelesaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas selalu di bawah 50% per tahun.

Seandainya tugas-tugas legislasi dapat diselesaikan satu tahun atau paling tidak enam bulan sebelum masa jabatan mereka berakhir, maka DPR sangat mungkin dapat melakukan kegiatan sosialisasi. Terutama bagi semua RUU versi final dengan cara yang layak. Tentunya sambil menerima tanggapan dari masyarakat luas, khususnya para mahasiswa sebagai generasi yang paling muda yang sudah mulai paham akan hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara.

Ditambahkan, sosialisasi RUU yang mengatur hak dan kewajiban asasi rakyat memang butuh waktu dan energi yang besar. Terutama karena Indonesia memang sebuah negara besar dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi para pembuat UU.

Di banyak negara hukum yang sudah 'matang' implementasi demokrasinya, tambah Novrizal, sebelum disahkan, rancangan ataupun perubahan konstitusi dan semua UU yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban asasi warga negara, seringkali harus mendapat persetujuan rakyat secara langsung lewat referendum, atau persetujuan dengan suara bulat (unanimity) di parlemen, atau minimal dengan jumlah hasil pemungutan suara (votes) yang sangat tinggi, jauh di atas daripada yang dibutuhkan bagi UU yang 'biasa'.

Namun, karena aturan yang demikian tidak ada dalam hukum Indonesia, maka sebagai penggantinya, sosialisasi yang masif dan intensif adalah suatu keniscayaan!

Ia menambahkan, RKUHP memang sudah lama sekali proses pembuatannya. Sudah puluhan tahun dibahas di berbagai kalangan, khususnya para akademisi hukum pidana pada berbagai perguruan tinggi. Tapi yang jadi pertanyaan, kata dia, apakah versi finalnya sudah disosialisasikan secara baik? Sebelumnya, mungkin Revisi UU KPK dan RKUHP itu sudah sering disosialisasikan. Tapi, setelah benar-benar selesai versi finalnya, akan muncul generasi yang lebih baru lagi yang juga butuh tahu isi dari kedua UU tersebut sebelum diberlakukan.

“Itu hak mereka, karena kedua UU itu akan mengatur kehidupan mereka ke depan,” tutur Novrizal.

Perppu
Tentang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) bagi Revisi RUU KPK yang sudah disetujui bersama DPR, akibat gelombang desakan yang demikian besar, substansi yang terbaik saat ini adalah kembali saja dulu kepada UU KPK yang lama. Hal itu untuk mengakhiri demonstrasi yang semakin tak terkontrol. Termasuk agar tidak ada korban yang lebih banyak lagi.

“Bila masih ingin melakukan perubahan demi penguatan KPK, masih dapat dilakukan pada periode DPR yang baru,” ujarnya.

Apalagi, tambah Novrizal, Jokowi masih menjadi Presiden hingga tahun 2024. Sebagai Presiden dengan dukungan koalisi partai politik mayoritas di DPR, seyogyanya ia mampu untuk memberikan pengaruh yang kuat dalam mengawal proses pembentukan UU, baik secara materiil maupun formil. Menurut dia, jangan terulang lagi model kerja legislasi dengan ‘sistem kebut’ ini.

Penting untuk diingat, Pasal 96 Ayat (1) UU 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) diatur bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Artinya, hak partisipasi publik ini wajib dipenuhi oleh para legislator, baik DPR maupun Presiden. Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan, "Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi."
Bila DPR tidak mematuhi ketentuan kedua pasal tersebut, maka produk UU yang dihasilkan adalah cacat secara formil, sehingga dapat dimohonkan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, bila kelak para legislator periode mendatang masih ingin agar kerja-kerja KPK dapat dilakukan secara lebih akuntabel dengan cara mengharuskan adanya pemberian izin bagi proses ‘penyadapan’ terhadap para terduga korupsi, maka kewenangan memberikan izin hendaknya diberikan kepada lembaga yudisial (pengadilan).

Hal ini dikarenakan kerja ‘penyadapan’ adalah bersifat "pro justitia", sehingga dengan demikian lembaga pemberi izinnya harus pula lembaga yang melakukan fungsi “pro justitia”.

Soal adanya citra bahwa lembaga pengadilan di Indonesia saat ini masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah di mata publik, itu merupakan persoalan lain, karena sesungguhnya setiap hakim di Indonesia diawasi secara etik oleh Komisi Yudisial (KY).

Khusus pengawasan bagi kewenangan pemberian izin penyadapan ini, para legislator dapat memberikan misi khusus pada KY dengan membuat ketentuan dalam Revisi UU KPK kelak ataupun Revisi UU KY, yang khusus mengatur tentang pengawasan KY terhadap kewenangan pengadilan dalam pemberian izin penyadapan.

Hal ini dapat dilakukan atas pertimbangan, bahwa korupsi adalah termasuk jenis kejahatan luar biasa sebagaimana alasan dibentuknya KPK, sehingga pengawasannyapun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula.

“Jadi, bila DPR masih ingin membentuk lembaga pengawas internal bagi KPK demi menerapkan prinsip akuntabilitas, jangan diberikan kewenangan untuk memberikan izin bagi tindakan penyadapan,” papar dia.

Sebaiknya, kata Novrizal, lembaga pengawas KPK hanya dapat melakukan pengawasan dari sisi etik pimpinan dan aparat pelaksananya sebagaimana yang berlaku bagi lembaga-lembaga negara lainnya, seperti keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan Majelis Kehormatan MK.



Sumber: Suara Pembaruan