Aturan Penempatan TKI ke Arab Dilaporkan ke KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aturan Penempatan TKI ke Arab Dilaporkan ke KPK

Rabu, 2 Oktober 2019 | 15:28 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Aturan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal ini dilaporkan ke KPK oleh pemerhati masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Vanroy Pakpahan, Selasa (1/10/2019).

"Hari ini kami mewakili masyarakat datang ke KPK terkait keberadaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) nomor 291 tahun 2018," kata Vanroy Pakpahan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Vanroy mengatakan, langkahnya melaporkan Kepmenaker nomor 291 lantaran adanya dugaan korupsi dan monopoli terselubung melalui beleid tersebut. Dikatakan, Kepmenaker 291/2018 merupakan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Namun, katanya, keputusan menteri tersebut diterbitkan tanpa adanya peraturan pemerintah (PP). Vanroy menduga Kepmenaker 291/2018 diterbitkan tanpa menunggu PP karena adanya desakan pihak-pihak tertentu agar program SPSK dapat segera berjalan. Peraturan ini dinilai merugikan pihak pekerja migran karena dikeluarkan sebagai ujicoba penempatan melalui SPSK. Padahal, tenaga kerja migran di Arab Saudi masih menghadapi sejumlah persoalan.

“Masa penempatan manusia coba-coba? Ini manusia loh yang ditempatkan, bukan barang. Mengingat kasus tenaga kerja migran yang terkena hukuman mati dan hukuman pancung masih banyak menunggu tenaga kerja kita di Arab Saudi sana. Seharusnya pemerintah selesaikan dulu, tuntaskan sampai ke akarnya baru menempatkan dengan sistem baru apapun itu demi kebaikan TKI kita, bukannya dengan sistem coba-coba," kata Vanroy Pakpahan.

Vanroy menduga, keberadaan Kepmenaker ini mengindikasikan adanya monopoli lantaran hanya perusahaan tertentu saja yang boleh menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke negeri Arab. Dijelaskan, dari aturan tersebut, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) Kemnaker menerbitkan surat keputusan nomor 735 tahun 2019 tentang penempatan tenaga kerja dengan dasar penunjukan atau assesment yang dibuat oleh Kemnaker tidak transparan dan banyak hal ganjil yang bertentangan dengan Kepmenaker yang telah dikeluarkan. Salah satu syarat, yakni perusahaan pernah menempatkan TKI ke pengguna perseorangan selama lima tahun dari tahun 2006 hingga 2011. Akibatnya, hanya 58 perusahaan yang terpilih.

"Padahal dalam prosesnya banyak perusahaan yang ikut serta, namun dinyatakan tidak lolos. Ini kan aneh. Kenapa yang dijadikan dasar tahunnya di periode 2006 sampai 2011? Kenapa bukan perusahaan yang telah menempatkan selama lima tahun terakhir," kata Vanroy Pakpahan.

Untuk memperkuat laporannya, Vanroy mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada KPK. Vanroy berharap Lembaga Antikorupsi menindaklanjuti laporannya karena menyangkut nasib tenaga kerja Indonesia yang menjadi salah satu sumber devisa negara. "Ini masalah serius dalam rangka penempatan tenaga kerja serta persaingan usaha. Masyarakat luas juga banyak yang sudah mengetahui kasus ini," kata Vanroy Pakpahan.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pemkab Mukomuko Anggarkan Dana Pemilihan Bupati Rp 32 Miliar

Dengan disahkannya anggaran, maka kegiatan awal tahapan Pilkada 2020 di daerah ini sudah dapat digelar oleh KPU setempat.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Anggaran Pilkada Serentak di 6 Daerah di Bali Disetujui

Gubernur Bali berharap pilkada di enam kabupaten/kota pada 2020 dapat berjalan dengan lancar, aman, nyaman, damai dan sukses.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

BNN: Waspadai Narkoba Murah yang Dapat Dibeli Anak

BNN memeringkatkan masyarakat akan adanya narkoba golongan rendah dengan harga murah yang bisa dibeli anak-anak.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Kunjungan ke Ambon, Mendikbud Minta Kemajuan Teknologi Sejalan dengan Ilmu Sosial

Muhadjir Effendy mengatakan ilmu-ilmu sosial memiliki peran penting untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang

NASIONAL | 30 September 2019

Demo di Deli Serdang, Polisi Temukan Ratusan Video Porno di Handphone Pelajar SMP

Polisi sedang mendalami siapa admin grup WA tersebut.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Ditahan Saat Hendak Demo, 44 Pelajar dan Pemuda Dilepas

Seto Mulyadi menyebutkan ratusan anak-anak tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Jadi Tersangka, Status AB Sebagai Dosen IPB Terancam Dicabut

"Ketika sudah menjadi tersangka kemudian ditahan, itu juga sudah ada konsekuensinya karena sudah tidak menjalankan tugas mengajar." ujar Ainun.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Dosen IPB yang Ditangkap Diduga Terkait Kelompok Radikal

AB dan sembilan orang lainnya berinisial S, OS, JAF, AL, AD, YF, FEB, SAM, dan ALI sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

Ruang Demokrasi Pelajar Sebaiknya Tidak di Jalan

Keberadaan pelajar dengan berbaju seragam sekolah, hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa.

NASIONAL | 2 Oktober 2019

IPB Belum Pastikan Beri Bantuan Hukum untuk Abdul Basith

IPB belum memastikan pemberian bantuan hukum untuk Abdul Basith yang ditangkap polisi karena mempersiapkan kerusuhan pada demo Sabtu (28/9/2019) lalu.

NASIONAL | 2 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS