Revisi UU KPK, Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi

Revisi UU KPK, Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi
Diskusi publik bertema "Pro Kontra Perppu KPK, Tolak Atau Dukung?" di Kedai Jadi Kopi, Jakarta, Rabu (2/10/2019). ( Foto: istimewa )
Kelsie Tiatira Yordania / BW Rabu, 2 Oktober 2019 | 21:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sudah disahkan oleh DPR. Jika keberatan, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau Undang-Undang ada yang tidak pas silakan ke Mahkamah Konstitusi. UU KPK dulu juga begitu, pernah direvisi namun karena masyarakat keberatan maka dibawa ke MK," kata ahli hukum tata negara, M Rullyandi dalan diskusi publik bertema "Pro Kontra Perppu KPK, Tolak Atau Dukung?" di Kedai Jadi Kopi, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Nuansa yang dibangun sekarang, kita harus berpikir positif. Undang-Undang direvisi untuk memperbaiki suatu sistem. Biarkan MK sekarang menerima gugatan, secara konstitusional itu hak masyarakat," sambungnya.

Nara sumber lain, politisi PDI-P, Bambang Suryadi meminta agar pihak yang pro dan kontra terhadap revisi UU KPK menahan diri. Dikatakan, ada MK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan melakukan judicial review terhadap UU.

Aktivis senior Moh Jumhur Hidayat mengatakan. Perppu diperlukan untuk mengembalikan kewenangan pro justisia yang kini dihilangkan dalam revisi UU KPK. Diakui, masih banyak kekurangan yang dilakukan KPK, salah satunya mengenai abuse of power dalam penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal tersebut bisa diperbaiki.

Acara ini diselenggarakan oleh Forum Untuk Negeri (FUN) Indonesia. FUN merupakan sebuah lembaga yang mengkaji isu-isu politik, hukum dan keamanan, dan isu-isu strategis lainnya.



Sumber: PR