Data Tidak Valid, Peserta PBI Langsung Dicoret
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Data Tidak Valid, Peserta PBI Langsung Dicoret

Kamis, 3 Oktober 2019 | 14:40 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Mirza Pahlevi memastikan peserta PBI yang dicoret karena data mereka tidak valid, atau tidak sesuai dengan nomor induk kependudukannya (NIK).

"Yang kita masukkan adalah data orang-orang di data terpadu yang sudah bersih," kata Mirza saat ditemui SP di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam.

Menurutnya,siapa saja peserta PBI baru yang menggantikan PBI lama sangat bergantung verifikasi dan validasi yang dilakukan di daerah yang bersangkutan. Jika daerah banyak meng-update data, maka semakin banyak pula yang menjadi PBI baru untuk mengganti PBI lama yang tidak valid.

Sementara untuk nama-nama pengganti atau yang menjadi PBI baru ini, ditekankan Mirza masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebelumnya, mereka memang belum terdaftar dalam PBI. Saat dikonfirmasi dari desil mana pengambilan PBI baru tersebut, Mirza menyebutkan saat ini tidak melihat lagi dari desil mana. Intinya, yang paling penting adalah nama orang itu ada di dalam data terpadu.

"Peserta PBI semua data sudah valid NIK-nya. Datanya sudah di update, Kalaupun ada yang dicoret, langsung diganti dengan peserta yang ada di DTSK,” paparnya.

Dari DTKS, pemerintah daerah (pemda) melakukan verifikasi lalu disampaikan lagi ke Kementerian Sosial (Kemsos) untuk dimutakhirkan. Jika pemda tidak melakukan pembaruan verifikasi data, maka data tersebut tidak bisa digunakan sebagai pengganti PBI yang dikeluarkan.

"Misalnya jika di suatu daerah ada yang dikeluarkan 1.000 orang, tetapi daerah baru verifikasi 100, berarti hanya dapat 100 pengganti yang baru. Sisanya yang 900 akan diberikan ke pemda lain yang memang sudah memastikan verifikasi, dan datanya sudah bagus,” jelasnya.

Sebelumnya pada 31 Juli 2019, Kemsos mencoret 5,2 juta PBI karena NIK-nya tidak valid. Saat ini kata Mirza, semua pengganti PBI yang 5,2 juta itu sudah beres. Artinya sudah ada PBI baru sejumlah 5,2 juta juga.

"Sudah beres, kita keluarkan dan kita ganti sudah . Pokoknya, setiap kita keluarkan sekian, kita gantikan yang sama,” ucapnya.
Sayangnya, Mirza enggan memperinci sebaran PBI baru tersebut berasal dari daerah mana saja di Indonesia. Menurutnya Kemsos sebagai wali data hanya memberikan data tersebut ke kementerian dan lembaga terkait.

"Saya tidak bisa jawab pasti yang besar yang mana, mungkin sekitar Jawa Timur dan Jawa Barat karena penduduknya banyak,” katanya.

Sementara per 1 Oktober 2019, sebanyak 4,68 juta PBI yang datanya invalid juga dikeluarkan dari DTKS dan digantikan PBI baru di dalam DTKS yang belum mendapat PBI. Ditanyai mengapa kembali bisa sampai sebanyak itu, Mirza menegaskan memang sedang dilakukan secara bertahap dan harus cermat untuk melihat dan memastikan datanya bersih dulu.

"Secara bertahap, kita perlu analisis dulu. Kita cek dulu baru dikeluarkan," imbuhnya.

Dari pencoretan 4,6 juta PBI per 1 Oktober 2019 itu lanjutnya, sekitar 3,5 juta memiliki NIK tidak valid. Sisanya karena sebab lain seperti meninggal, dan lainnya. Sayangnya, Mirza tidak memperinci besaran angka pasti dari PBI yang dicoret tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Mabes Polri Terima Laporan Tewasnya Pimpinan Teroris Ali Kalora

Mabes Polri telah menerima informasi tewasnya pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi.

NASIONAL | 18 September 2021

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara pidana atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

NASIONAL | 18 September 2021

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

Lions Club dan Le Minerale Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

Lions Club menggelar aksi bersih-bersih serentak di dunia (World Cleanup Day) dengan tema “Pilah Sampah dari Rumah”. Aksi ini didukung pula Le Minerale.

NASIONAL | 18 September 2021

MIX-Marcomm Gelar Indonesia Brand Communication Championship 2021

Untuk pertama kalinya Majalah MIX-MarComm menggelar program Indonesia Brand Communication Championship 2021.

NASIONAL | 18 September 2021

KPPPA: Keluarga Garda Terdepan Pastikan Kesiapan PTM Terbatas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan keluarga sebagai garda terdepan berperan penting dalam mempersiapkan proses PTM

NASIONAL | 18 September 2021

Oxone Polisikan Sejumlah Akun Medsos Penipuan Online

Oxone melaporkan sejumlah akun medsos yang kerap menggunakan produksny sebagai modus penipuan online ke Polres Jakarta Utara.

NASIONAL | 18 September 2021

Kemdikbudristek: PTM Terbatas Utamakan Keselamatan Siswa dan Guru

pelaksanaan PTM terbatas selama pandemi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, intinya keselamatan siswa dan tenaga pendidik jadi prioritas

NASIONAL | 18 September 2021

Pimpinan Teroris Ali Kalora Diduga Tewas dalam Kontak Tembak

Kontak tembak tersebut menewaskan dua orang terduga teroris Poso, salah satunya adalah pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Hantam Palace, Liverpool ke Puncak Klasemen

Hantam Palace, Liverpool ke Puncak Klasemen

BOLA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings