34 Juta Peserta PBI Tak Sinkron dengan Data Terpadu

34 Juta Peserta PBI Tak Sinkron dengan Data Terpadu
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa 3 Agustus 2019. Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Foto: Antara Foto)
Dina Manafe / EAS Kamis, 3 Oktober 2019 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan BPJS Kesehatan terus menyelaraskan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN-KIS. Proses pembersihan dan penggantian terus dilakukan untuk memastikan penerima PBI adalah orang-orang yang berhak. Diperkirakan hingga saat ini masih ada sekitar 34 juta lebih peserta PBI yang tidak sinkron dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemsos).

Penyesuaian data PBI sudah dilakukan beberapa tahap sesuai dengan Kepmensos 109/2019 tentang Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan tahun 2019 Tahap Kedelapan. Pada tahap terakhir atau tahap kedelapan, sebanyak 4.683.682 (4,68 juta) jiwa dinonaktifkan sebagai peserta PBI per 1 Oktober 2019. Di saat bersamaan sebanyak 4.666.401 (4,66 juta) jiwa ditambahkan menjadi peserta PBI. Ada selisih 17.281 orang adalah kuota yang dikosongkan untuk menjamin bayi baru lahir dari PBI. Hal tersebut sejalan dengan perintah Perpes 82/2018, setiap bayi PBI yang lahir otomatis menjadi PBI, dan iuran serta biaya pelayanan kesehatannya dibiayai oleh negara.

Dipastikan, penonaktifan dan penambahan ini tidak memengaruhi jumlah total PBI yang dibiayai oleh negara, yaitu 96,8 juta jiwa. Sampai tahun depan jumlah PBI masih tetap sama. Hanya kemungkinan besar tarif iurannya yang naik dari sekarang ini Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per orang per bulan di 2020. Dengan demikian pemerintah akan alokasikan Rp 48,7 triliun lebih untuk 96,8 juta PBI, naik dari tahun 2019 sebesar Rp 26,7 triliun.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (3/10) mengatakan, saat ini diperkirakan masih ada 34 jutaan penerima PBI yang datanya tidak sinkron dengan DTKS Kemsos. Pada Agustus 2019 lalu Kemsos menyebut sekitar 47 juta PBI tidak sesuai DTKS 2019 dan menjadi target pembersihan. DTKS 2019 sendiri berisi sebanyak 99,3 juta orang miskin. Data PBI yang tidak sesuai tersebut kemudian terus dilakukan penyelarasan hingga delapan tahap.

Pada tahap keenam sebanyak 5,2 juta peserta PBI dinonaktifkan sejak 1 Agustus 2019, kemudian tahap kedelapan 4,68 juta peserta dinonaktifkan 1 Oktober 2019. Jumlah 4,68 juta tersebut terdiri dari 3 jutaan peserta PBI yang tidak masuk DTKS, dan sisanya 1 juta lebih meninggal dunia, tidak lagi miskin, telah menjadi peserta mandiri, dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

"Jadi yang dinonaktifkan itu alasannya karena tidak masuk DTKS Kemsos, sehingga pelan-pelan dikeluarkan dari PBI. Kemudian ada yang meninggal, sudah bekerja atau mampu, dan punya NIK ganda,” kata Timboel.

Timboel mengatakan, apabila mengacu pada DTKS Kemsos, maka selama ini pemerintah membiayai PBI yang sebagian penerimanya ternyata tidak tepat sasaran. Tetapi pertanyaannya, apakah jumlah 99,3 DTKS Kemsos adalah benar-benar orang miskin. Sebab, menurut Timboel, potensi salah sasaran itu bisa terjadi. Karena dalam proses penentuan penduduk yang masuk kategori miskin berdasarkan musyawarah desa. Bisa terjadi moral hazard, seperti memasukkan keluarga sendiri yang sebenarnya mampu dalam daftar PBI.

Menurut PP 76/2015 tentang PBI kemudian diturunkan lewat Permensos 5/2016, bahwa dinas sosial di daerah melakukan pembaruan data PBI melalui metode langsung (mengunjungi peserta) dan musyawarah desa. Setelah itu Dinsos kirim data-data ini ke Kemsos untuk divalidasi. Setelah ditetapkan melalui SK, kemudian nama-nama ini dikirim ke Kemkes selanjutnya didaftarkan sebagai PBI di BPJSK.

Koordinasi
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, mengakui masih banyak peserta PBI yang tidak sesuai DTKS. Namun ia tidak menyebut berapa jumlah persisnya karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Mensos. Sebagai pemilik master file data peserta JKN-KIS, BPJSK memang terlibat dan berkoordinasi dalam proses pembersihan data bersama Kemsos maupun Dukcapil. Namun, BPJSK tidak berwenang menetapkan siapa-siapa saja penerima dan jumlahnya.

"Jadi kami ikut dalam pembahasan, karena ada data existing yang memang perlu diselaraskan. Tetapi peserta yang ditetapkan melalui SK itu ada di Kemsos. Setelah Mensos mengeluarkan SK, data itu diserahkan ke Kementerian Kesehatan, lalu didaftarkan ke BPJSK. Kemudian kami lakukan perubahan di master file,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, banyak data peserta PBI yang memang tidak sesuai dengan DTKS Kemsos terbaru karena mereka adalah penduduk miskin yang sudah dibawa sejak masa Askeskin/Jamkesmas, sebelum lahirnya program JKN-KIS di Januari 2014. Dalam perjalanan enam tahun JKN-KIS, data-data PBI tersebut terus diperbaiki. Penerima PBI juga bersifat dinamis atau berubah-ubah, karena ada yang tidak tadinya miskin menjadi mampu atau sudah bekerja dan sebaliknya, jadi peserta mandiri, meninggal, dan punya NIK ganda.

Iqbal yakin Kemsos dalam menetapkan penerima PBI ini sudah sangat berhati-hati, sehingga menghindari kesalahan yang pada akhirnya merugikan peserta. Jangan sampai ada peserta yang benar-benar membutuhkan tetapi dikeluarkan dari PBI, dan sebaliknya.



Sumber: Suara Pembaruan