KPK Ingatkan Pejabat BUMN Terapkan GCG

KPK Ingatkan Pejabat BUMN Terapkan GCG
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YS Kamis, 3 Oktober 2019 | 15:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Peringatan ini disampaikan KPK agar tidak ada lagi petinggi perusahaan pelat merah yang melakukan tindak korupsi dan dijerat KPK.

"KPK kembali mengingatkan pada Penyelenggara Negara di BUMN dan BUMN agar menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

KPK telah berulang kali menjerat petinggi BUMN. Terakhir, KPK menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (Persero), Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT Angkasa Pura II (PT AP II). Darman bersama-sama staf PT INTI Taswin Nur diduga menyuap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam untuk 'mengawal' agar proyek BHS dikerjakan oleh PT INTI.

"Praktik suap antar BUMN ini dapat sangat merugikan bagi BUMN dan sekaligus merupakan praktek yang sangat miris, karena semestinya dengan kewajiban dan standar GCG yang lebih kuat di BUMN dapat menjadi contoh bagi praktik pencegahan korupsi di sektor swasta," kata Febri.

Selain menerapkan CGC, KPK mengingatkan proses pemilihan unsur pimpinan BUMN atau BUMD seharusnya menjadi perhatian pihak terkait. Rekam jejak dan dugaan keterlibatan dalam kasus-kasus korupsi atau kejahatan lain dari calon Direksi di posisi sebelumnya semestinya menjadi perhatian serius.

"KPK sangat terbuka untuk memberikan bantuan pencegahan korupsi di BUMN sepanjang ada komitmen yang kuat atau tidak hanya normatif dari unsur pimpinan instansi terkait," katanya.

Terkait proses penyidikan pengadaan BHS, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Darman bepergian ke luar negeri. Larangan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan ke depan.

"Kami sudah mencegah tersangka DMP (Darman Mappangara) ke luar negeri selama enam bulan ke depan," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan