Merasa Terancam, Puluhan Masyarakat Adat Sihaporas Minta Perlindungan LPSK

Merasa Terancam, Puluhan Masyarakat Adat Sihaporas Minta Perlindungan LPSK
Ketua Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Judin Ambarita (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Lamtoras Mangitua Ambarita (Ompu Morris) saat melaporkan persoalan mereka dan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan KOrban (LPSK) di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 4 Oktober 2019 | 11:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 50 warga Nagori (Desa) Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, meninggalkan kampungnya. Puluhan warga yang semuanya laki-laki itu mengaku takut diculik dan dijemput paksa aparat pada malam hari, sehingga melarikan diri ke tempat lain.

Hal itu terungkap saat pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadu dan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

“Saat ini sudah tidak ada laki-laki dewasa di kampung kami, kecuali yang telah berusia lanjut. Semua lari ke tempat lain karena takut,” kata Ketua Umum Lamtoras Judin Ambarita (Ompu Sampe) saat berdialog dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Judin mengatakan, suasana Nagori Sihaporas mencekam setelah terjadi bentrok antara masyarakat adat dengan pekerja sebuah perusahaan di sana pada 16 September silam. Ketakutan semakin melanda setelah ada penangkapan dan penahanan terhadap dua pengurus Lembaga Adat Lamtoras, yakni Thomson Ambarita (bendahara) dan Jonny Ambarita (sekretaris).

Dikatakan, sejak itu aparat keamanan semakin sering datang ke kampung mereka. Terkadang datang dengan mengendarai sepeda motor, juga terkadang mengendarai mobil.

“Isunya, mereka mencari tersangka lain, tetapi tidak ada surat panggilan. Hanya katanya, katanya. Ini membuat kami takut, tidak berani tidur di rumah. Kami sering tidur di ladang. Itu juga tidak aman, karena yang tidur di ladang juga dikejar,” ujar Judin.

Warga lainnya, Mangitua mengatakan, warga sebenarnya akan bersedia dipanggil polisi untuk menjelaskan atau memberi kesaksian atas peristiwa yang terjadi pada 16 September di lokasi sengketa, yakni Buntu Pangaturan, Sihaporas.

“Tetapi, ketika warga kami diburu ke ladang pada malam hari, tanpa ada surat panggilan, kami takut. Siapa yang bisa menjamin kalau kami dibawa ke kantor polisi, bukan ke tempat lain. Kalau mereka preman, lalu menculik dan membunuh kami, bagaimana? Ini yang kami takutkan. Kami takut dibunuh dan dibuang,” kata kakek dua cucu itu.

Dijelaskan, awal permasalahan terkait dengan sengketa lahan. Lahan warga merupakan warisan nenek moyang yang sudah dihuni selama delapan generasi atau kurang lebih 200 tahun. Tanah itu lalu dipinjam paksa oleh penjajah Belanda sekitar 1913 dari generasi kelima keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita.

Hal itu terbukti dalam peta Enclave 1916, 29 tahun sebelum Indonesia merdeka, terdapat tiga titik nama lokasi Sihaporas, yakni Sihaporas Negeri Dolok, Sihaporas, dan Sihaproas Bolon. “Peta ini masih ada sampai sekarang,” ujar Mangitua.

Dia menegaskan, dirinya bersama warga lain bukan pendatang baru atau penggarap lahan di daerah itu. “Ompu (kakek) kami sudah ada di Sihaporas sebelum Indonesia merdeka. Itu yang kami perjuangkan kepada pemerintah. Ini salah menteri kehutanan era Orde Baru. Tanah kami ditampas lalu diserahkan kepada pihak perusahaan sampai terjadi bentrok. Sebenarnya, kami tidak ingin terjadi bentrok, tetapi situasi di lapangan yang memaksa. Bukan kami yang memulai. Ada yang memukul kawan kami, namun yang terkena adalah anak yang digendongnya, yang baru berusia tiga tahun,” ujarnya.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporang dari masyarakat adat Sihaporas tersebut. LPSK juga akan mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara dengan tembusan Kapolres Simalungun dan Bupati Simalungun.

“Kami meminta agar aparat dalam penegakan hukum juga memberi perlindungan dan kedamaian sekaligus menghindari keresahan-keresahan masyarakat, termasuk saksi dan korban,” kata Edwin.

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) Sinung Karto, yang mendampingi pelapor, berharap agar aparat bertindak adil dalam menegakkan hukum. Menurut Sinung, warga sebenarnya bersedia memenuhi panggilan polisi asalkan dilakukan secara baik-baik.

“Apalagi, menurut keterangan warga, terjadi juga pemukulan kepada anak dan orang dewasa dari masyarakat adat. Warga pun meminta polisi memeriksa pelaku pemukulan itu. Sekarang, tidak ada laki-laki dewasa di desa itu. Biarkan mereka pulang dan berladang untuk membiayai sekolah atau kuliah anak-anak,” ujar Sinung.

Sebelumnya, pihak perusahaan mengatakan, izin konsesi berada di kawasan hutan negara. Perusahaan mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh Kementerian Kehutanan pada 1992, yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Selasa (1/10/2019), masyarakat adat juga sudah mengadukan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka melaporkan perlakuan sekelompok orang yang mengaku dari kepolisian dan memburu seorang warga lelaki hingga malam hari.



Sumber: Suara Pembaruan