Saber Pungli Diminta Bertindak di Pos Perbatasan Badau

Saber Pungli Diminta Bertindak di Pos Perbatasan Badau
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan warga setempat saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis 16 Maret 2017. ( Foto: Antara )
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 7 Oktober 2019 | 14:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, meminta Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) segera menyelidiki dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum-oknum tertentu di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau.

“Praktik pungli di sana sangat merugikan masyarakat setempat,” ujar aktivis pemuda Badau yang juga pengurus Komunitas Pemuda Merah Putih Bergerak SS Marulitua dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Ia menjelaskan, PLBN Badau adalah simbol kehadiran negara di perbatasan. PLBN Badau yang terletak di Kecamatan Nanga Badau, merupakan salah satu pintu masuk dan keluar bagi warga Indonesia maupun warga Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut dia, PLBN Badau yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2017, dimaksudkan untuk menggairahkan perekonomian masyarakat setempat dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Malaysia.

“PLBN Badau adalah salah satu infrastruktur megah yang dibangun di era Presiden Jokowi, sehingga kita tidak kalah dengan negara tetangga. Tetapi yang sangat disayangkan, justru di sana terjadi praktik pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu sudah sangat meresahkan masyarakat,” kata Marulitua.

Dia mencontohkan, pungli terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok yang dibeli masyarakat dari Malaysia. Menurut informasi dari masyarakat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memungut uang Rp 5 juta dari setiap mobil pikap atau truk yang mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok dari wilayah Malaysia.

Padahal, bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung, daging, susu dan telur sangat dibutuhkan masyarakat di sekitar Kecamatan Nanga Badau karena di sana tersebar warga yang bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan kelapa sawit.

“Masyarakat kita terpaksa berbelanja ke Malaysia, karena di Malaysia lah pasar yang terdekat. Kalau berbelanja ke Pontianak, bisa memakan waktu berhari-hari lewat jalan darat dan tentu biaya transportasinya mahal,” jelasnya.

Berbelanja kebutuhan pokok di Malaysia seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia di perbatasan karena harga bahan-bahan kebutuhan di negara tetangga itu lebih murah.

Contohnya, harga beras di Malaysia satu karung ukuran 10 kg hanya Rp 85. 000. Harga gula 1 kg Rp 10.000 (gula kualitas bagus), dan gula kualitas biasa berkisar Rp 7.000 sampai Rp 8. 000 per kg.

“Tapi masyarakat kita tidak bisa menikmati keuntungan itu, karena ulah para oknum yang melakukan pungli. Buruh-buruh di perkebunan kelapa sawit dan masyarakat kita yang masih miskin, terpaksa membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga tinggi karena adanya biaya siluman yang dipungut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di PLBN Badau,” tegasnya.



Sumber: PR/Suara Pembaruan