Pilkada Serentak 2020

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD
Pemprov Sumut menggelar rapat dengan KPU Sumut dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, untuk membahas masalah anggaran pesta demokrasi di tahun 2020 mendatang. Rapat koordinasi di Aula Raja Inal Siregar, lantai II, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan. ( Foto: SP/Arnold Almoan )
Carlos KY Paath / RSAT Selasa, 8 Oktober 2019 | 10:36 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diharapkan rampung pada 14 Oktober 2019. Artinya, seluruh pemerintah daerah (pemda) telah meneken NPHD pada tanggal tersebut.

“Pemerintah memberi waktu cukup longgar sampai tanggal 14 Oktober 2019. Tentunya harapan kita tanggal 14 itu, tidak ada lagi satu daerah yang terlambat,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Syarifuddin Selasa (8/10/2019).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memberi waktu pemda hingga 1 Oktober 2019. Syarifuddin menjelaskan, penambahan waktu yang dilakukan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada Serentak. Kebutuhan berdasarkan tahapan dimulai pada November 2019.

“Dari sisi regulasi memang idealnya satu bulan sebelumnya. Tapi waktu itu sengaja dibuat sedikit agak maju. Maksudnya kalau toh pun sesuai dengan waktu yang ada masih ada kendala-kendala di lapangan kita masih ada ruang,” ungkap Syarifuddin.

Syarifuddin optimististis pada saatnya nanti dana pilkada akan tercukupi untuk semua daerah. “Ini hanya dinamika pembahasan saja, pada saatnya terpenuhi. Itu sama saja dengan tiga kali pilkada serentak sebelumnya. Alot pembahasannya tapi pada akhirnya tersedia,” imbuh Syarifuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan, sebanyak 209 daerah telah menandatangani NPHD. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Arief mengatakan, sejumlah kendala menyebabkan NPHD tak kunjung diteken. Misalnya, kepala daerah yang berhalangan, termasuk persoalan administratif. “Kami dorong terus agar bisa diatur dan dipercepat, kemudian pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya,” ujar Arief.

Terkait NPHD pengawasan pilkada, Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan, baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD. Masih ada 107 pemda yang hingga kini belum melakukan penandatangan NPHD dengan Bawaslu.



Sumber: Suara Pembaruan