ADB: Kemacetan di Bandung Melebihi Jakarta

ADB: Kemacetan di Bandung Melebihi Jakarta
Ilustrasi macet. ( Foto: ANTARA FOTO )
Adi Marsiela / LES Selasa, 8 Oktober 2019 | 12:15 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Beberapa hari belakangan Kota Bandung jadi sorotan terkait kemacetan. Isu ini jadi perhatian publik pascaterbitnya laporan Asian Development Bank (ADB) yang menempatkan, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini berada pada posisi 14 dari 278 kota yang diteliti. Bandung dinilai lebih macet dibandingkan Mumbai, Chennai, Jakarta, Singapura, Karachi, Surabaya, dan Hong Kong.

Laporan ADB menyebutkan, pada 278 kota yang diteliti, rata-rata kemacetan di seluruh kota adalah 1,24 yang artinya rata-rata 24% lebih banyak waktu diperlukan untuk melakukan perjalanan di jam-jam sibuk daripada di luar jam-jam sibuk. Kemacetan lebih parah terpantau di kota-kota besar. Rata-ratanya mencapai 1,51 untuk 24 kota dengan catatan populasinya pada tahun 2016 di atas 5 juta orang. Posisi Bandung yang menempati urutan 14 tampak pada tabel kemacetan relatif kota-kota dengan penduduk lebih dari lima juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2018, jumlah penduduk Bandung sedikitnya mencapai 2,5 juta orang. Ada perbedaan jumlah penduduk antara laporan ADB dengan BPS. Bisa jadi, pencatatan penduduk versi ADB mengacu pada penduduk di wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat.

Dalam riset ini, ADB menggunakan gambar lampu malam hari dari National Oceanic and Atmospheric Administration yang diakses 1 April 2017 dan 10 Agustus 2018, data populasi kisi dari LandScan Datasets dari Oak Ridge National Laboratory yang diakses pada 31 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2018, serta catatan perjalanan dari Google Maps yang diakses pada 19 Maret 2019 lalu.

“Kota Bandung ini jumlah penduduknya 3,7 juta di siang hari, kalau di malam hari 2,5 juta. Jadi ada 1,2 juta penduduk luar Kota Bandung yang beraktivitas di Kota Bandung. Sehingga kemacetan jadi satu hal yang akan terjadi,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Bandung, Senin (7/10/2019).

Melihat kondisi tersebut, ungkap Yana, kemacetan menjadi sebuah keniscayaan. Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial menyatakan, pihaknya membutuhkan setidaknya lima infrastruktur jalan layang (flyover) guna mengatasi kemacetan di kotanya. Dua di antaranya, menghubungkan Jalan Jakarta-Jalan Supratman dan Jalan Pelajar Pejuang-Jalan Laswi sudah dilakukan peletakan batu pertamanya memanfaatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 3 September 2019.
Setelah dua proyek itu selesai, Oded berharap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mau membantu pengadaan proyek serupa di titik lainnya seperti di Jalan Andir dan Jalan Kopo di Kota Bandung. Upaya lainnya, sambung Yana, adalah dengan membangun transportasi massal berbasis kereta tanpa rel.

“Jadi di jalan. Dalam waktu dekat ketemu pak wali, pak direktur utama (PT Kereta Api Indonesia) membahas transportasi. Terobosan (jangka pendek) yang paling rasional, rekayasa lalu lintas. Tidak memerlukan biaya tapi harus ada kajian baik dan benar,” tambah Yana.

Tidak Detail
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi menilai, survei yang dilakukan ADB tidak dilakukan secara detail. Survei tersebut hanya melihat ketersediaan transportasi publik tanpa melihat faktor lainnya.

“Kajian dari ADB indikator parameter variabel yang dibandingkan hanya dominan ketersediaan angkutan masal. Tapi indikator level of service, waktu tundaan, panjang antrian, waktu tempuh, konsumsi bahan bakar dan pengurangan polutan gas buang tidak dilakukan survei,” katanya.

Meski begitu, pihaknya akan tetap berupaya mendorong masyarakat agar mau beralih menggunakan transportasi publik. Karena berdasarkan target kinerja Dishub Bandung dalam RPJMD 2018-2023 harus mampu meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik. "Dishub Bandung dalam RPJMD dan Renstra target kinerja untuk 2018-2023 harus mencapai 25 persen menggunakan angkutan umum dari seluruh masyarakat Kota Bandung dalam melakukan mobilitas," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan