5 Daerah Belum Teken NPHD, Diserahkan ke Kemdagri

5 Daerah Belum Teken NPHD, Diserahkan ke Kemdagri
Ilustrasi Pilkada Serentak 2017 ( Foto: Beritasatu.com )
Arnold H Sianturi / JEM Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:32 WIB

Medan, Beritasatu.com - Nasib lima dari 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) untuk bisa menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, saat ini diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Kelima kabupaten/kota yakni Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Nias Selatan, serta Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.

“Kemdagri menjadi penentu nasib lima dari 23 kabupaten/kota tersebut untuk bisa menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020 mendatang,” kata Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin kepada Suara Pembaruan, Senin (7/10/2019).

Pemda di kelima kabupaten/kota itu menyatakan tak mampu menyelenggarakan pilkada dengan dana APBD yang sangat terbatas. Sehingga juga belum dapat menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU setempat.

“Masalah ini sudah kami laporkan ke KPU untuk selanjutnya kepada Mendagri agar dicarikan jalan keluarnya," ujar Herdensi.

Disebutkan, untuk Kota Medan, Kabupaten Karo dan Pakpak Bharat, sudah selesai menandatangani NPHD. Sedangkan 15 daerah lainnya masih membahas anggaran yakni Kota Binjai, Pematang Siantar, Sibolga, Kabupaten Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Utara, dan Nias Barat.

Herdensi mengharapkan, pemerintah daerah dapat mempercepat proses NPHD agar tidak mengganggu tahapan pilkada.
Ia menyebutkan, anggaran pilkada yang lebih kecil dari sebelumnya dipastikan memiliki dampak. "Untuk pilkada Tanjung Balai tahun 2015, misalnya, alokasi anggaran Rp 11 miliar. Namun tahun 2020 dialokasikan Rp 10 miliar. Artinya, alokasi anggaran turun sebesar Rp 1 miliar dan ini bisa berpengaruh pada pelaksanaan pilkada nantinya," ungkapnya.
Begitu juga dengan alokasi anggaran pilkada di Kabupaten Simalungun, pemerintah kabupaten hanya menganggarkan Rp 40 miliar. Padahal, tahun 2015 dialokasikan Rp 45 miliar atau turun Rp 5 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan