Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Industri Farmasi Dalam Negeri

Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Industri Farmasi Dalam Negeri
Diskusi panel bertema Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8) ( Foto: ist )
Kunradus Aliandu / KUN Selasa, 8 Oktober 2019 | 19:00 WIB

Jakarta - Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, sebagian besar bahan baku obat masih merupakan produk impor. “Kita berharap bahan baku obat dapat diproduksi di Indonesia. Selain untuk penyediaan bahan baku yang lebih efisien, juga untuk mendukung pengembangan industri farmasi dalam negeri,” jelas dia dalam sambutan pembuka diskusi panel bertema Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8).

Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah panelis lainnya seperti Sadiah, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Heatlh Economist Auliya Abdurrohim Suwantika, dan Ketua Indonesian Health Economist Association Prof Hasbullah Thabrany.

Pungkas berharap ketersedian produk farmasi, terutama obat dan vaksin yang cukup di dalam negeri dapat menurunkan pengeluaran pemerintah. “Selama ini, kita masih belum mampu membiayai keseluruhan kebutuhan obat dan vaksin di dalam negeri. Oleh karena itu kita masih perlu mendatangkannya dari luar negeri. Dalam kondisi demikian, efisiensi harga menjadi pertimbangan yang sangat penting,” papar Pungkas.

Kebutuhan vaksin, paparnya, terus meningkat. Karena itu perlu juga mengenalkan vaksin-vaksin baru. Terutama dengan adanya berbagai jenis penyakit yang nota bene sangat efektif dicegah oleh vaksin.“Contoh, untuk menekan angka kematian bayi kita perlu pencegahan pneumonia dan diare. Dan ini vaksin yang belum menjadi bagian dari pengembangan vaksin ke depan, jika kita ingin menekan angka kematian bayi secara serius,"ujarnya.

Ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran Auliya Suwantika menjelaskan, Indonesia menempati peringkat ketujuh, negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat pneumonia. Data memperlihatkan rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia terhadap anak di bawah 5 tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun. “Fakta ini harus diperhatikan, lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi akibat pneumonia, yang tidak memasukkan vaksin pneumonia sebagai wajib imunisasi dasar,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin pneumonia dapat masuk dalam paket imunisasi dasar dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Kita sedang bahas langkah itu dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian dan lembaga. Sebab upaya tersebut membutuhkan regulasi yang pasti, yang bukan hanya dari Kemenkes saja, namun dari kementerian lain,” papar dia.



Sumber: PR