Anggaran Pilkada di 5 Kabupaten di Sumut Belum Ditandatangani

Anggaran Pilkada di 5 Kabupaten di Sumut Belum Ditandatangani
Ilustrasi Pilkada Serentak 2017 ( Foto: Beritasatu.com )
Arnold H Sianturi / JEM Rabu, 9 Oktober 2019 | 12:57 WIB

Medan, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) optimistis pembahasan anggaran pilkada di lima kabupaten segera mencapai kesepakatan antara KPU dan pemerintah daerah penyelenggara pilkada. Dengan demikian, nota perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa segera ditandatangani.

"Sudah ada kesepakatan dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Jakarta, bahwa NPHD oleh pemerintah kabupaten/kota dan KPU daerah yang sebelumnya belum menemui kata kesepakatan terkait anggaran, harus segera menyelesaikannya," ujar komisioner KPU Sumut Yulhasni kepada Suara Pembaruan, Rabu (9/10/2019).

Kelima kabupaten/kota itu Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai, diharapkan dapat menandatangani NPHD sebelum batas waktu 14 Oktober 2019.

Yulhasni menyebutkan untuk alokasi anggaran Pilkada Simalungun 2020, pemerintah kabupaten hanya menganggarkan Rp 40 miliar, padahal pilkada 2015 sebesar Rp 45 miliar atau turun Rp 5 miliar.

Di Nias Selatan, pemerintah menganggarkan dana secara keseluruhan baik itu untuk penyelenggaraan pilkada, biaya pengamanan, maupun pengawasan sebesar Rp 57 miliar.

Begitu juga anggaran pilkada Gunung Sitoli, dianggarkan Rp 16 miliar sedangkan yang diajukan KPU setempat sebesar Rp 20,8 miliar. Tahun 2015, anggaran pilkada Gunung Sitoli sebesar Rp 13,3 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan