Pengadilan Tipikor Tolak Nota Keberatan Rommy

Pengadilan Tipikor Tolak Nota Keberatan Rommy
Romahurmuziy. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Rabu, 9 Oktober 2019 | 21:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy atas dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag) atau jual beli jabatan. Majelis Hakim menyatakan, dakwaan Jaksa telah memenuhi unsur formil sehingga perbuatan Rommy dapat diadili.

"Menyatakan keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Romahurmuziy tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Fahzsl Hendri saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota keberatan yang disampaikan Rommy dan tim kuasa hukumnya. Dalam eksepsinya, Rommy berdalih tidak paham dengan dakwaan Jaksa KPK.

"Menyatakan, pengadilan negeri tindak pidana korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," tegas Hakim Fahzal.
Majelis hakim pun menegaskan, dakwaan Jaksa KPK telah memenuhi unsur formil. Untuk itu, Majelis Hakim menyatakan dugaan suap terhadap mantan Ketua Komisi IV DPR di lingkungan Kemag patut untuk dipersidangkan.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK terhadap terdakwa Rommy telah memenuhi syarat formil," tukas Hakim Fahzal.
Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Rommy menerima uang Rp 325 juta dari Haris Hasanudin agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Dalam surat dakwaan, Rommy didakwa menerima suap bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Keduanya disebut melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin tersebut. Tak hanya dari Haris, dalam perkara jual beli jabatan ini, Rommy juga didakwa Jaksa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.



Sumber: Suara Pembaruan