Pengusaha Minta Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota

Pengusaha Minta Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota
Founder and Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia Christianto Wibisono (tengah) bersama Dirjen lnfrastruktur Keagrarian Kementerian ATR/BPN RI R. Muhammad Adi Darmawan (kiri) dan Ketua Apindo Bidang Kawasan Industri Sany Iskandar di acara diskusi "Peluang Investasi di Ibu Kota Baru Indonesia" yang digelar oleh Pusat Data Bisnis Indonesia di Jakarta, 9 Oktober 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / JAS Rabu, 9 Oktober 2019 | 21:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menentukan lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini pemerintah tengah menggelar sayembara desain ibu kota baru.

Pada 2020, semua persiapan termasuk masterplan dan detail desain ibu kota baru diharapkan sudah bisa disiapkan, kemudian tahun 2021-2024 mulai dilakukan proses konstruksi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyambut positif rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Harapannya, pihak swasta juga bisa banyak terlibat dalam proses pembangunannya. Namun, Apindo juga mempertanyakan kepastian hukum soal pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini agar para pengusaha bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan bisnis.

“Bagi kalangan dunia usaha, kita sangat membutuhkan adanya kepastian dari segi hukumnya, apakah jadi pindah atau tidak. Lebih cepat kepastian itu diperoleh, itu akan lebih baik untuk menghindari sumber daya yang terbuang,” kata Ketua Apindo Bidang Kawasan Industri, Sany Iskandar di acara diskusi "Peluang Investasi di Ibu Kota Baru Indonesia" yang digelar oleh Pusat Data Bisnis Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Harap RUU Ibu Kota Selesai Dibahas pada 2020

Hal selanjutnya yang menurut Sany penting adalah perlu ada suatu lembaga yang mengurusi persiapan pemindahan ibu kota negara, sehingga urusan perizinan dan hal-hal administrasi lainnya menjadi terpusat serta tidak membingungkan para pengusaha.

“Dari segi konsep pengembangan kotanya, kami harapkan juga harus lebih jelas dan memberikan peluang kita dari sisi swasta untuk berpartisipasi. Kemudian sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder, khususnya kami dari pelaku usaha. Kami harapkan ini bisa segera dimulai untuk menghindari beberapa spekulasi-spekulasi yang tidak perlu,” ujar Sany.

Dengan dibedakannya pusat ekonomi dan pusat pemerintahan, Sany berharap nantinya juga tidak ada lagi aksi demonstrasi di Jakarta yang kerap berujung ricuh dan mengganggu jalannya aktivitas ekonomi. Rencananya Jakarta memang akan tetap menjadi pusat ekonomi, sedangkan Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan.

“Kalau ada aksi yang berujung ricuh, kita sebagai pelaku usaha sering merasa terganggu. Apalagi aksi tersebut dilakukan di pusat kota yang juga menjadi pusat bisnis. Kalau nantinya pusat bisnis dan pusat pemerintahannya dibedakan, mungkin akan sedikit mengurangi gangguan itu,” kata Sany.

Perlu adanya kepastian hukum juga ditegaskan oleh Founder and Chairman PDBI, Christianto Wibisono. Apalagi pembangunan ibu kota baru ini merupakan proyek yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jangan sampai kebijakannya lalu berganti setiap kali ada pergantian pemerintahan.

Sementara itu disampaikan Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Imron Bulkin, pemerintah saat ini telah menyiapkan peraturan perundangan-undangan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. “Undang-undangnya sedang kita siapkan, targetnya bisa selesai akhir tahun ini,” kata Imron.

Imron juga menyinggung skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari pihak swasta. Untuk yang bersumber dari APBN sebesar Rp 89,4 triliun (19,2 persen), KPBU Rp 253,4 triliun (54,4 persen), dan dari pihak swasta termasuk BUMN sebesar Rp 123,2 triliun (26,2 persen).

Baca juga: Cocok Jadi Ibu Kota, Kaltim Relatif Aman dari Konflik SARA

Untuk yang bersumber dari APBN, pemerintah akan menggunakan skema kerja sama pengelolaan aset negara yang ada di ibu kota baru dan di Jakarta. Sebagai informasi, berdasarkan hasil revaluasi aset, nilai Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta adalah sekitar Rp 1.123 triliun (sedang diaudit BPK), mulai dari kantor pemerintahan hingga rumah dinas.

Menurut Imron, bentuk pemanfaatan BMN ini dapat berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG), dan kerja sama penyediaan infrastuktur. “Potensi kerja sama dengan swasta seperti menjadi kawasan komersial, atau dengan Pemda untuk ruang hijau,” ujar Imron.



Sumber: BeritaSatu.com