DJKI Minta Sengketa Merek Diselesaikan Secara Hukum

DJKI Minta Sengketa Merek Diselesaikan Secara Hukum
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pedagang Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan) Ramdansyah saat mendaftarkan pengaduan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)Jakarta, Jumat, 27 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Fana Suparman )
Fana Suparman / FER Rabu, 9 Oktober 2019 | 23:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) meminta sengketa yang terjadi atas persoalan merek diselesaikan melalui proses hukum. Para pihak yang bersengketa tidak seharusnya melakukan upaya di luar koridor hukum yang berlaku.

"Tidak bisa (bertindak sendiri). Sengketa diselesaikan melalui proses hukum," kata Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Ronald Lumbuan usai 'Sosialisasi Hukum tentang Merek' yang digelar Asosiasi Pedagang Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan) di Harco Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Pedagang Nilai Somasi Pemegang Merek Seagate Berlogo RFI Salah Alamat

Diketahui, sejumlah pelaku usaha di Harco Mangga Dua mendapat somasi dari pemegang merek dagang hardisk Seagate dengan logo RFI pada awal bulan September 2019.

Apkomlapan menolak somasi tersebut karena selama ini para pedagang menggunakan merek Seagate resmi dari Seagate Technology LLC selaku pemilik paten dan merek dari luar negeri.

Bahkan, salah satu pedagang komputer, Joko yang juga anggota Apkomlapan mendapat intimidasi, karena mengunggah video yang menyatakan menggunakan hardisk asli Seagate asli dari Seagate Technology dan bukan Seagate dari merek lainnya.

Ronald mengatakan, setiap orang yang mengklaim memiliki hak merek harus melewati sejumlah tahapan untuk memperoleh sertifikat merek. Sertifikat tersebut yang kemudian menjadi hak alas bagi pemegang merek untuk mengadukan sengketa merek.

"Itulah alas hak bagi seseorang untuk melakukan pengaduan atau pelaporan ke penyidik polri atau kepada kami Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa," katanya.

Baca Juga: Apkomlapan Mengadu ke KPPU

Dalam sengketa merek, Ronald menyatakan, pihak yang mengklaim suatu merek harus mampu menunjukkan sertifikat merek. Dalam sertifikat tersebut akan terungkap klasifikasi merek. "Perlindungan baru akan timbul apabila memiliki sertifikat hitam di atas putih," tegasnya.

Ditegaskan Ronald, hanya Polri atau Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI yang berwenang terkait penanganan hukum dugaan pelanggaran merek jika para pihak. Meski demikian, kata Ronald, dalam proses pidana dugaan pelanggaran merek terdapat kemungkinan berakhir perdamaian karena sengketa merek merupakan delik aduan. Selain secara pidana, para pihak juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

"Jadi tergantung sengketa jenis apa yang ingin ditempuh para pihak," katanya.

Sekretaris Apkomlapan, Ramdansyah mengatakan tingkat kesadaran dan pengetahuan pedagang komputer terhadap merek lunak berbeda jauh dengan perangkat keras. Diakuinya, pengetahuan dan kesadaran merek perangkat keras yang masih rendah menjadi kendala para pedagang. "Berbeda jauh dengan pengetahuan terhadap merek lunak," katanya.

Ramdansyah mengatakan, kesadaran pedagang komputer tentang merek meningkatkan setelah razia beberapa kali terhadap pembajakan perangkat lunak dengan merek dagang Microsoft. Pedagang takut untuk menginstal perangkat komputer dengan produk bajakan.

"Ini kondisi yang menggembirakan terkait kesadaran akan penggunaan hak intelektual," kata Ramdansyah.



Sumber: Suara Pembaruan