Jadi Saksi Kasus E-KTP, Novel Sebut 6 Anggota DPR Intimidasi Miryam

Jadi Saksi Kasus E-KTP, Novel Sebut 6 Anggota DPR Intimidasi Miryam
Novel Baswedan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / RSAT Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut ada sekitar lima atau enam anggota DPR yang menekan atau mengintimidasi mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Novel menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Franky Tambun saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/10/2019). Miryam dan Jaksa KPK Ariawan turut dihadirkan sebagai saksi.

"Pada waktu itu, saksi meminta keterangan apakah saksi Miryam ada rencana mengembalikan uang pada waktu meminta keterangan saksi Miryam, ada tidak dia menyebut ada tekanan dari anggota dewan?" tanya Franky Tambun kepada Novel.

"Dia (Miryam S Hariyani-red) menyampaikan itu," jawab Novel. "Siapa?" tanya Franky Tambun. "Ada beberapa orang, seingat saya lima sampai enam orang. Saya pernah menyampaikan keterangan ini di persidangan sebelumnya," kata Novel.

Namun, Novel tidak mengungkapkan nama-nama yang menekan Miryam tersebut. Di persidangan itu, Novel mengaku bertindak sebagai koordinator penyidikan kasus e-KTP. Adapun, Iwan Susanto merupakan penyidik yang memeriksa Miryam.

Di awal pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan BAP, Novel mengungkapkan bahwa Miryam yang juga mantan anggota Komisi II DPR menceritakan secara detail mengenai kasus korupsi e-KTP. Selain itu, kata Novel, Miryam cukup kooperatif dengan penyidik. Dia menulis di kertas mengenai poin-poin keterangan. Lalu, penyidik mengonfirmasi keterangan di pemeriksaan kedua dan ketiga.

Pada pemeriksaan keempat, Novel mengklaim Miryam meminta dirinya untuk memeriksa.
"Di tengah penyidikan, Miryam ingin bertemu saya. Di pemeriksaan keempat, saya menanyakan fokus mengenai uang (aliran korupsi e-KTP)," katanya.

Dalam perkara ini, Markus Nari didakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Dari korupsi ini, Markus didakwa memperkaya diri sendiri sebesar US$ 1,4 juta. Tak hanya itu, Markus Nari didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Saat ini, Miryam Haryani juga sudah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.



Sumber: Suara Pembaruan