KPK Tak Persoalkan Bantahan Rizal Djalil

KPK Tak Persoalkan Bantahan Rizal Djalil
Anggota BPK Rizal Djalil. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / CAH Kamis, 10 Oktober 2019 | 11:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan bantahan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil atas kasus dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjeratnya sebagai tersangka. Bagi KPK, hal yang lumrah jika seorang tersangka menyangkal keterlibatannya dalam suatu kasus korupsi.

“Sangkalan atau bahkan pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara, silakan saja,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019) malam.

Febri menegaskan, KPK bakal terus fokus menuntaskan kasus dugaan suap proyek SPAM. Febri menegaskan penyidik memiliki bukti kuat untuk menetapkan Rizal sebagai tersangka.

“KPK akan tetap fokus pada penanganan perkaranya karena kami yakin untuk meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi di sana,” katanya.

KPK mempersilakan Rizal Djalil membeberkan secara rinci aliran dana maupun hal lainnya terkait kasus suap SPAM kepada penyidik. Kesaksian dan pengakuan Rizal akan jadi faktor yang meringankan.

“Jadi, kami harap juga pada para tersangka dan saksi tetap bersikap kooperatif,” pungkas Febri.

Diketahui, Rizal membantah terlibat dan menerima aliran uang dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo terkait proyek SPAM. Bantahan tersebut disampaikan Rizal usai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Usai diperiksa sebagai tersangka, Rizal masih melenggang bebas. KPK belum menahan Rizal.

Baca JugaUsai Diperiksa Sebagai Tersangka, Anggota BPK Belum Ditahan KPK

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri mengatakan, penahanan terhadap seorang tersangka tergantung dari rekomendasi dan saran dari penyidik, serta indikator yuridis, yakni Pasal 21 KUHAP.

"Ada alasan objektik dan subjektif apakah terpenuhi di sana dan penyidik sering kami mempertimbangkan untuk kebutuhan strategi penyidikan apakah perlu dilakukan penahanan saat ini atau masih perlu dilakukan kegiatan lain, misalnya pemeriksaan tersangka berikutnya atau pemeriksaan saksi-saksi lain atau kegiatan lain yang sah di penyidikan. Ini cukup variatif sebenarnya dalam proses penyidikan yang dilakukan," katanya.

Febri menyatakan, penahanan akan dilakukan jika penyidik menyimpulkan membutuhkan upaya tersebut.

"Nanti kalau memang penyidik sudah menyimpulkan perlu dilakukan penahanan karena alasan tersebut terpenuhi tentu akan disarankan pada pimpinan. Sekarang masih belum nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada pihak lain," katanya.

Dalam kasus ini, Rizal Djalil diduga menerima aliran dana dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebesar SGD 100.000 dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Sebelumnya Rizal menegaskan tidak pernah menerima uang haram dari Leonardo. Dia membantah terlibat dalam pengurusan proyek SPAM untuk perusahaan Leonardo.

“Persoalan Rp3,2 miliar, saya tidak ada kaitannya demi Allah Azza Wa Jalla dengan uang yang Rp3,2 miliar,” kata Rizal usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Bahkan, Rizal menantang KPK mengungkap secara terang benderang mengenai kasus dugaan suap proyek SPAM yang menjeratnya. Rizal meminta KPK membeberkan aliran dana dari kasus ini.

“Silakan dibuka, silakan diungkap siapa yang memberikan dan siapa yang menerima,” katanya.

Rizal mengklaim telah membeberkan mengenai apa yang diketahuinya kepada penyidik mengenai kasus ini. Rizal menegaskan kesiapannya untuk kembali diperiksa jika keterangannya masih dibutuhkan penyidik. “Apabila keterangan saya dibutuhkan tentang uang Rp3,2 miliar itu, sebagai warga negara saya siap menyampaikannya. Bila dikehendaki,” katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan