50% Aturan Internal di KPK Bakal Berubah Jika UU Baru Berlaku

50% Aturan Internal di KPK Bakal Berubah Jika UU Baru Berlaku
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin )
Fana Suparman / WBP Kamis, 10 Oktober 2019 | 13:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat setidaknya 50 persen atau setengah dari aturan internal KPK bakal berubah jika UU baru hasil revisi berlaku. Perubahan ini berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan tim transisi KPK terhadap poin-poin dalam UU KPK yang baru disahkan DPR pada 17 September lalu.

"Identifikasi awal yang kami lakukan itu lebih dari setengah peraturan internal KPK akan berubah dengan adanya revisi undang-undang KPK ini, begitu nanti diundangkan dan berlaku," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Ini Alasan Jokowi Belum Teken UU KPK

Febri belum dapat merinci aturan internal apa saja yang akan berubah jila UU baru berlaku. Hal ini lantaran proses identifikasi dan kajian yang dilakukan tim transisi KPK masih terus berjalan. Namun, beberapa aturan yang bakal berubah ini seperti menyangkut aspek sumber daya manusia (SDM), dan aspek penindakan. "Mungkin nanti (disampaikan) karena prosesnya masih berjalan secara bertahap. Ada aspek regulasi yang harus kami lihat. Ada aspek SDM kemudian juga ada sisi-sisi implementasi ke penindakan yang juga harus segera disesuaikan," kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan, mengubah lebih dari setengah dari seluruh aturan internal ini bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi, KPK mengidentifikasi terdapat sedikitnya 26 poin dalam UU baru yang berisiko melemahkan bahkan melumpuhkan kerja Lembaga Antikorupsi. "Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan bukanlah pekerjaan yang gampang, meskipun kami tidak bisa menghindari beberapa risiko kerusakan atau kelemahan yang terjadi di KPK akibat dari RUU itu. Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 setidaknya. Kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak," kata Febri Diansyah.

Perppu KPK Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan Memaksa

Salah satu poin pelemahan tersebut, yakni kewenangan penyadapan yang dipangkas, serta risiko kriminalisasi terhadap pegawai yang melakukan penyadapan karena adanya multitafsir dalam UU KPK baru. "Misalnya ada aturan penyadapan yang tidak sesuai dengan perkara harus dihancurkan atau dihapus seketika. Kan tidak jelas seketika itu kapan. Proses penyadapan itu kan tidak seperti proses kita mengirimkan pesan kepada pihak lain dan kenudian kita hapus begitu saja, tapi berhubungan dengan operator, berhubungan dengan teknis yang rumit. Kapan kata seketika itukan tidak jelas sehingga ini juga kami pandang bisa menjadi salah satu ruang buat pegawai KPK terancam dipidana. Ini harus kami rinci lagi risiko-risikonya," kata Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan