Gaya Hidup Pemimpin Muda Picu Perilaku Korupsi

Gaya Hidup Pemimpin Muda Picu Perilaku Korupsi
Ilustrasi Korupsi. ( Foto: Beritasatu.com )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 10 Oktober 2019 | 15:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemimpin muda di daerah dinilai sudah terjangkit virus korupsi. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, integritas dari pemimpin muda menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius seluruh pihak.

"Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda, yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda, merupakan hal yang perlu menjadi perhatian," kata Tjahjo kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga: Soal Korupsi, Pemerintah Berkali-kali Ingatkan Kepala Daerah

Tjahjo menuturkan, biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Ongkos politik terhadap pelaksanaan pilkada, lanjut Tjahjo, masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Tjahjo menyatakan, solusi jangka pendek yang perlu dilakukan yakni pendidikan politik untuk calon pemimpin daerah dan masyarakat. Sementara untuk ke depan, regulasi proses pelaksanaan pilkada pun sepatutnya ditinjau ulang.

"Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah, utamanya masyarakat sebagai pemilih, mungkin bisa jadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya ialah meninjau kembali regulasi proses pilkada, sehingga dimungkinkan pilkada itu berbiaya murah," tutur Tjahjo.

Baca Juga: KPK Minta Calon Kepala Daerah Waspadai Kepentingan Donatur

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik mengungkapkan, selama kurun waktu 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus hukum yang melibatkan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

"Data kami menunjukan dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah maupun wakil kepala daerah dengan 93 kasus diakibatkan karena kasus korupsi dan suap," ungkap Akmal.

Menurut Akmal, banyak faktor penyebab terus meningkatnya jumlah kepala daerah terkena kasus korupsi. Misalnya, seperti yang disampaikan Mendagri yakni relatif mahalnya proses pilkada. Selain itu, sistem rekruitmen pemimpin daerah lebih mengedepankan elaktabilitas dan popularitas. Aspek integritas dan kapasitas personal terkesan diabaikan.

Baca Juga: Korupsi Kepala Daerah Akibat Biaya Politik Tinggi

"Besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya kewenangan pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat, serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap," ucap Akmal.

Akmal menambahkan, akuntabilitas pengawasan terhadap kepala daerah juga lemah. Diskresi atas suatu permasalahan yang harus dilakukan kepala daerah ketika tidak ada aturan memayungi, kata Akmal, pun bisa berakibat memunculkan permasalah hukum dikemudian hari.

"Kemdagri terus menyuarakan agar penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah menjauhi area-area rawan potensi korupsi. Pak Mendagri berkali-kali sampaikan dalam forum formal dan nonformal," ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, upaya pencegahan sering dilakukan oleh Kemdagri. Kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan orientasi. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan. Salah satunya, dengan memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

"Kampanye kita untuk para penyelenggara negara menjauhi area rawan korupsi terus kita tingkatkan. Tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan," tegas Akmal.



Sumber: Suara Pembaruan