Gaya Hidup Pemimpin Muda Picu Perilaku Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gaya Hidup Pemimpin Muda Picu Perilaku Korupsi

Kamis, 10 Oktober 2019 | 15:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemimpin muda di daerah dinilai sudah terjangkit virus korupsi. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, integritas dari pemimpin muda menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius seluruh pihak.

"Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda, yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda, merupakan hal yang perlu menjadi perhatian," kata Tjahjo kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga: Soal Korupsi, Pemerintah Berkali-kali Ingatkan Kepala Daerah

Tjahjo menuturkan, biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Ongkos politik terhadap pelaksanaan pilkada, lanjut Tjahjo, masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Tjahjo menyatakan, solusi jangka pendek yang perlu dilakukan yakni pendidikan politik untuk calon pemimpin daerah dan masyarakat. Sementara untuk ke depan, regulasi proses pelaksanaan pilkada pun sepatutnya ditinjau ulang.

"Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah, utamanya masyarakat sebagai pemilih, mungkin bisa jadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya ialah meninjau kembali regulasi proses pilkada, sehingga dimungkinkan pilkada itu berbiaya murah," tutur Tjahjo.

Baca Juga: KPK Minta Calon Kepala Daerah Waspadai Kepentingan Donatur

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik mengungkapkan, selama kurun waktu 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus hukum yang melibatkan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

"Data kami menunjukan dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah maupun wakil kepala daerah dengan 93 kasus diakibatkan karena kasus korupsi dan suap," ungkap Akmal.

Menurut Akmal, banyak faktor penyebab terus meningkatnya jumlah kepala daerah terkena kasus korupsi. Misalnya, seperti yang disampaikan Mendagri yakni relatif mahalnya proses pilkada. Selain itu, sistem rekruitmen pemimpin daerah lebih mengedepankan elaktabilitas dan popularitas. Aspek integritas dan kapasitas personal terkesan diabaikan.

Baca Juga: Korupsi Kepala Daerah Akibat Biaya Politik Tinggi

"Besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya kewenangan pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat, serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap," ucap Akmal.

Akmal menambahkan, akuntabilitas pengawasan terhadap kepala daerah juga lemah. Diskresi atas suatu permasalahan yang harus dilakukan kepala daerah ketika tidak ada aturan memayungi, kata Akmal, pun bisa berakibat memunculkan permasalah hukum dikemudian hari.

"Kemdagri terus menyuarakan agar penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah menjauhi area-area rawan potensi korupsi. Pak Mendagri berkali-kali sampaikan dalam forum formal dan nonformal," ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, upaya pencegahan sering dilakukan oleh Kemdagri. Kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan orientasi. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan. Salah satunya, dengan memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

"Kampanye kita untuk para penyelenggara negara menjauhi area rawan korupsi terus kita tingkatkan. Tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan," tegas Akmal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Ganjar Temukan Pelanggaran PTM di SMKN 1 Tengaran

Awalnya Ganjar melihat banyak anak berseragam sekolah berboncengan sepeda motor yang tidak memakai masker saat melintas di Tengaran, Kabupaten Semarang.

NASIONAL | 24 September 2021

Banding Atas Vonis 4,5 Bulan Penjara, Kivlan Zen: Itu Kehormatan Saya

Kivlan menyatakan tidak menerima dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, meski putusannya lebih ringan dibanding tuntuntan jaksa penuntut.

NASIONAL | 24 September 2021

Perkara Kepemilikan Senpi dan Amunisi Ilegal, Kivlan Zen Divonis 4,5 Bulan

Hakim menyatakan Kivlan bersalah karena terbukti menyimpan, menyembunyikan, ataupun menggunakan senjata api beserta amunisi secara ilegal.

NASIONAL | 24 September 2021

Menteri PAN-RB: WFO Diprioritaskan bagi ASN yang Telah Divaksin

Untuk instansi pemerintah di sektor esensial pada PPKM Level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, WFO maksimal dilakukan oleh 50% pegawai.

NASIONAL | 24 September 2021

Bertani Itu Hebat, Menjadi Petani Itu Keren

Seiring perkembangan teknologi dan informasi justru para milenial bersemangat terjun di sektor pertanian.

NASIONAL | 24 September 2021

Ketua Dewas KPK Dirawat di Rumah Sakit

Belum diketahui secara pasti penyakit yang diderita Tumpak.

NASIONAL | 24 September 2021

Jalani Isoman, Azis Syamsuddin Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaannya

Dalam surat itu, Azis meminta agar KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 4 Oktober 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Nasib Tenaga Kesehatan Gerald Sokoy di Kiwirok Papua Belum Diketahui

Informasi yang beredar di media sosial juga terungkap bahwa gerombolan bersenjata pimpinan Lamek Taplo akan menyerahkan Sokoy ke keluarga melalui gereja.

NASIONAL | 24 September 2021

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
IHSG Ditutup Menguat, 5 Saham Ini Paling Aktif di Akhir Pekan

IHSG Ditutup Menguat, 5 Saham Ini Paling Aktif di Akhir Pekan

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings