Minat Generasi Milenial Menjadi Guru Sangat Rendah

Minat Generasi Milenial Menjadi Guru Sangat Rendah
Ilustrasi guru ( Foto: Istimewa )
Maria Fatima Bona / CAH Jumat, 11 Oktober 2019 | 09:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy prihatin dengan masih rendahnya minat menjadi guru di kalangan milenial. Hal tersebut dilihat dari animo anak muda masuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan(LPTK).

Berdasarkan hasil angket untuk mengetahui aspek non kognitif termasuk cita-citanya, hanya 11 persen siswa peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMA 2018/2019 yang ingin menjadi guru. Sisanya, 89 persen peserta lebih memilih profesi lain seperti menjadi pengusaha, bahkan menjadi presiden.

Namun, yang menjadi perhatian, secara umum siswa yang ingin menjadi guru ini capaian hasil UN-nya lebih rendah dibandingkan siswa yang memilih profesi lainnya sebagai cita-cita. Adapun nilai ingin menjadi guru mencakup; bahasa Indonesia di bawah 65.00, bahasa Inggris 45.00, dan Matematika 35.00. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat guru adalah profesi yang sangat penting untuk mendidik generasi penerus bangsa.

Baca JugaUntuk Jadi Guru, Sarjana Wajib Kantongi Sertifikat Profesi

“Masih rendahnya minat anak dengan nilai akademis tinggi untuk menjadi guru karena dipengaruhi beberapa faktor. Hingga saat ini profesi guru belum menjadi pekerjaan membanggakan baik secara ekonomi, sosial, sehingga belum menjadi pilihan utama bagi putra-putri terbaik bangsa,” kata Muhadjir, usai membuka Lokakarya Guru Milenial yang bertemakan: Sebuah Profesi di Masa Depan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayan(Kemdikbud), Jakarta, Kamis(10/10/2019).

Dia menuturkan, sejak diberlakukan Undang-Undang Guru dan Dosen hingga saat ini organisasi profesi untuk guru masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, Muhadjir mendorong guru segera membentuk organisasi profesi independen layaknya pengacara ataupun dokter. 

Muhadjir menyebut, hingga saat ini belum ada profesi guru yang rancangannya atau dibentuk sesuai kode etik yang berlaku di Undang-Undang Guru dan Dosen. Menurut Muhadjir, organisasi profesi guru seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI), Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI), ataupun lainnya belum baku karena belum sesuai dengan UU Guru dan Dosen.

“Itu belum. Ini malah baru ada rencana dijadikan organisasi profesi. Tapi masalahnya bukan kita akui atau tidak, tetapi masalah ya mereka sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Sesuai dengan UU Guru dan Dosen sudah dijelaskan persyaratan sebuah organisasi profesi guru syaratnya apa saja sudah ada,” ujarnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan