KPK Ingatkan Politisi Tidak Sesatkan Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Politisi Tidak Sesatkan Publik

Jumat, 11 Oktober 2019 | 22:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pihak, terutama para penyelenggara negara termasuk para politisi di Parlemen untuk tidak menyesatkan publik tentang Lembaga Antikorupsi. Peringatan ini disampaikan Jubir KPK, Febri Diansyah menanggapi sejumlah pemberitaan miring mengenai termasuk tudingan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

"Kami mengajak semua pihak, terutama para penyelenggara negara, termasuk politisi untuk berbicara secara benar dan tidak menyesatkan publik dengan informasi-informasi yang tidak benar. Informasi palsu adalah musuh bagi bagi kebebasan informasi dan hama bagi demokrasi," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (11/10/2019).

Febri meminta masyarakat untuk menelisik profil pihak yang menyampaikan informasi. Dalam sejumlah informasi bohong tentang KPK, pihak yang menyampaikan justru pernah menjadi terpidana kasus penipuan, atau ada yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang diproses KPK. "Rekam jejak kebohongan tentu saja sulit dihapus," kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan, salah satu cara untuk menyerang KPK adalah menggunakan informasi palsu, baik yang disebarkan oleh orang-orang tertentu atau menggunakan teknologi di media sosial. Bahkan, terdapat sejumlah hoax yang disebar pada 2017 dan telah dibantah KPK kembali didaur ulang saat ini untuk menyerang lembaga antikorupsi. "Akhir-akhir ini kami temukan sejumlah informasi yang dulu pernah muncul pada tahun 2017 kembali didaur ulang, padahal informasi palsu tersebut sudah pernah dijelaskan sebelumnya," kata Febri Diansyah.

Untuk itu, KPK meminta masyarakat tidak termakan hoax tersebut. Masyarakat, kata Febri dapat memeriksa setiap informasi mengenai KPK melalui laman resmi KPK, www.kpk.go.id atau menghubungi Call Center KPK yang ontime 24 jam di nomor 198. Febri meyakini masyarakat sudah cukup dewasa dan cerdas untuk memilah mana informasi palsu dan mana informasi yang bisa dipercaya. "Upaya pemberantasan korupsi ini memang tidak mudah dan selalu akan melewati ujian. Namun kita harus terus bergerak," tegas Febri Diansyah.

Dalam kesempatan ini, Febri membantah berbagai tudingan yang dilontarkan Arteria saat menjadi narasumber program talkshow Mata Najwa yang disiarkan salah satu televisi swasta pada Rabu (9/10/2019). Berbagai tudingan yang dilontarkan Arteria itu terkait laporan tahunan, barang sitaan hingga KPK gadungan. "KPK melihat terdapat sejumlah Informasi keliru yang jika tidak kami klarifikasi secara tepat pada publik maka berisiko menyesatkan publik. Sebagai bagian dari tanggungjawab KPK untuk menyampaikan Informasi yang benar pada masyarakat, maka perlu kami sampaikan beberapa klarifikasi," kata Febri Diansyah.

Terkait laporan tahunan yang disebut Arteria tidak pernah dibuat KPK, Febri menegaskan laporan tahunan merupakan salah satu produk rutin yang wajib disusun KPK. Dikatakan laporan tahunan ini disampaikan pada DPR, Presiden, BPK dan juga publik. "KPK telah menyusun laporan ini dan mengirimkan pada DPR, Presiden, BPK dan instansi lain yang terkait. Selain itu, KPK juga mempublikasikannya di situs https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan," kata Febri Diansyah.

Bahkan, kata Febri untuk Laporan Tahunan 2018, KPK menggunakan format baru yang menekankan pada grafis agar lebih mudah dipahami dan dikonsumsi generasi saat ini dan juga masyarakat secara luas. Laporan itu juga dipublikasikan KPK di situs resminya. "Pada laman tersebut dapat ditemukan Laporan Tahunan KPK hingga tahun 2018 lalu. Laporan ini berisi tentang kinerja KPK secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat hasil-hasil kerja KPK yang terdiri dari monitoring, supervisi, koordinasi, penindakan, dan pencegahan. Laporan ini setiap tahunnya diluncurkan secara resmi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Baik itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat," papar Febri Diansyah.

Bentuk fisik dari laporan tahunan KPK selalu diserahkan secara langsung kepada Ketua DPR, Ketua BPK, kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahakamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Bappenas. Lembaga lain di luar itu, mendapatkan fisik laporan tahunan melalui pengiriman via pos. Tidak hanya laporan tahunan, KPK juga mempublikasikan Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan pelayanan Informasi publik. Dokumen laporan ini juga dengan mudah dapat diakses di website www.kpk.go.id.

Selain soal laporan tahunan, Arteria menuding terdapat barang sitaan KPK yang tidak dimasukkan ke kas negara. Menjawab tudingan ini, Febri menilai Arteria tidak memahami perbedaan antara barang sitaan dan barang rampasan. "Terdapat kekeliruan pemahaman ketika disampaikan bahwa ada barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas negara.
Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri Diansyah.

Dijelaskan, penyitaan dilakukan sejak proses penyidikan. Sementara, barang yang telah disita dapat dirampas atau tidak, bergantung pada putusan hakim. "Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," kata Febri Diansyah.

Febri mencontohkan mengenai emas batangan seberat 2 kilogram yang disita dalam perkara pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 dengan terpidana Bambang Irianto. Dikatakan, KPK mengembalikan barang tersebut pada 9 Juli 2018 lantaran Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan mengembalikan barang sitaan tersebut kepada pihak terpidana. "Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan Putusan pengadilan tersebut," kata Febri Diansyah.

Febri juga menyebut informasi mengenai penyerahan kebun kelapa sawit yang dilontarkan Arteria sebagai informasi yang keliru. KPK, tegasnya tidak pernah menyita kebun sawit. "Informasi yang benar adalah, dalam perkara dengan terdakwa M. Nazaruddin, pada putusan tertera perampasan untuk negara yakni aset PT Inti Karya Plasma Perkasa beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut," kata Febri Diansyah.

Lantaran Hakim memerintahkan dilakukan perampasan aset, KPK menindaklanjutinya dengan eksekusi dan lelang yang dilakukan KPK bersama KPNKNL, Kementerian Keuangan. "Aset tersebut telah dilelang pada 16 Juni 2017 melalui KPKNL Pekanbaru yang telah menetapkan pemenang lelang atas nama PT. Wira Karya Pramitra," jelas Febri Diansyah.

Terkait motor besar yang juga disinggung Arteria, Febri menjelaskan KPK menyita barang berupa motor besar dalam beberapa perkara, salah satunya motor Harley Davidson dengan nomor polisi B 5662 JS dalam perkara suap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada tahun 2017. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan motor tersebut dirampas untuk negara dan telah dilelang pada 4 Desember 2018 dengan harga Rp 133.095.000. Terkait pencucian uang Abdul Latif selaku Bupati Hulu Sungai Tengah, KPK menyita delapan unit motor besar yang terdiri dari empat Harley Davidson, satu BMW, satu Ducati, dan dua motor trail. "Hingga saat ini perkaranya masih proses penyidikan," kata Febri Diansyah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021

Gubernur Kaltim Sambut Baik Pembangunan Tangki Timbun dan Terminal BBM

Pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di wilayah Tanjung Sembilang dalam memperkuat ketahanan energi nasional di Kaltim.

NASIONAL | 23 September 2021

Kepada Jokowi, Pelajar di Cilacap Minta Keluarganya Juga Divaksin

Selain meninjau, Presiden Jokowi turut menyapa para peserta vaksinasi di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

NASIONAL | 23 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kace, Propam Telusuri Dugaan Kelalaian Penjaga Tahanan

Propam Polri sedang menelusuri dugaan kelalaian petugas penjaga tahanan terkait kasus dugaan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace.

NASIONAL | 23 September 2021

Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jadi Pusat Peradaban Maritim Dunia

Pada 2025, periode rencana jangka panjang pembangunan nasional yang pertama akan berakhir.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Tukul Arwana


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman



TERKINI
Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

POLITIK | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings