Gelar Dialog Almisbat dan KLHK: Perhutanan Sosial Berkembang Pesat di Era Jokowi

Gelar Dialog Almisbat dan KLHK: Perhutanan Sosial Berkembang Pesat di Era Jokowi
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Erna Rosdiana berfoto bersama jajaran pengurus Almisbat di kantor BPN Almisbat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2019. (Foto: Istimewa)
Yustinus Paat / AO Jumat, 11 Oktober 2019 | 22:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengurus Nasional (BPN) Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyelenggarakan dialog terbatas dengan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Erna Rosdiana, di kantor BPN Almisbat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

Dalam dialog tersebut, Erna memaparkan, program perhutanan sosial yang berjalan saat ini sesungguhnya merupakan proses yang panjang. Proses ini, kata Erna, diawali ketika setelah Era Reformasi 1998, di mana pemerintah mulai mengembangkan inovasi baru, yaitu harus adanya keadilan bagi masyarakat di sekitar area perhutanan yang dikelola oleh pengusaha.

"Sejak 1998 sampai 2007 itu adalah proses di mana perhutanan sosial tengah diperjuangkan masuk dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diawali ketika pemberlakukan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini memang sudah banyak nuansa kerakyatannya, tetapi ternyata tidak bisa langsung diterapkan saat itu karena butuh Peraturan Pemerintah atau PP," ujar Erna.

Peraturan Pemerintah, kata Erna, baru ada pada 2007 dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Dengan PP 6/2007 tersebut, mulai diatur soal perhutanan sosial terutama terkait dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

"Puncak dari pelaksanaan perhutanan sosial adalah ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden sejak 2014 lalu. Hal itu ditandai dengan komitmen Pak Jokowi mengedepankan sisi keadilan kemudian Pemerintah juga sangat berkomitmen dengan pemberdayaan masyarakatnya, bukan sekedar memberi izin," ungkap dia.

Erna mengakui, sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi program perhutanan sosial berkembang dengan sangat lamban. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya political will dari pemerintahan saat itu.

“Sampai sebelum 2016 perhutanan sosial berkembang tetapi sangat lamban karena political will lemah. Di KLHK sendiri ada pro dan kontra. Memang tataran implementasi masih banyak hambatan dan butuh perbaikan,"jelas dia.

Erna menambahkan, program perhutanan sosial semakin membaik ketika Presiden Jokowi menetapkannya sebagai program strategis nasional. Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Ini terobosan baru dari Presiden Jokowi. Beliau selalu mengingatkan kami bahwa Perhutanan Sosial merupakan bagian dari pemerataan ekonomi yang berlandaskan penyediaan lahan, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas SDM," tutur Erna.

Pemerintah melalui KLHK telah menetapkan target areal pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hingga akhir September pencapaiannya sudah terealisasi 3,4 juta hektar. Karena itu, tambah Erna, Kementerian LHK telah membentuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial

“Tim ini bekerja dengan rule based, maka nya kalau ada gugatan, kami selalu menang," tegas Erna.

Ketua Umum BPN Almisbat, Hendrik Sirait menambahkan, reformasi agraria yang paling baik saat ini sesungguhnya adalah perhutanan sosial. “Esensi dari perhutanan sosial bahwa negara tidak kehilangan aset dan masyarakat juga tidak kehilangan hak," tegas Hendrik.

Menurut Hendrik, perhutanan sosial adalah program terobosan Presiden Jokowi yang hasilnya sangat jelas, yaitu keberpihakan dan keadilan. Hendrik berharap ke depan perlu ada pemetaan atau maping agar terlihat peran kementerian/lembaga lainnya selain Kementerian LHK.

“Jadi bisa terlihat intervensi kementerian atau lembaga dari sisi mana, sehingga dua tahun setelah kabinet yang baru ini terbentuk, sudah kelihatan wujud nyatanya," ujar Hendrik.



Sumber: Suara Pembaruan