Kosperti Jalin Kerja Sama dengan Masyarakat Adat Raja Ampat

Kosperti Jalin Kerja Sama dengan Masyarakat Adat Raja Ampat
(Dari kiri ke kanan) Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju yang juga Wakil Ketua Bidang Karya Perempuan Kosperti, Lana T Koentjoro, Ketua Kosperti Hody Koentohady, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waige Samuel Marindal, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kosperti M Yunus Sirat berfoto bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Selasa (15/10/2019. ( Foto: Istimewa )
Alexander Madji / AMA Selasa, 15 Oktober 2019 | 19:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Koperasi Jasa Pengembangan Properti Indonesia (Kosperti), Selasa (15/10//2019), menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo, Kabupaten, Raja Ampat atau Lma Sabat dan Koperasi Produsen TIT Beserf FI Molo (TB FM) di Jakarta.

Pada penandatanangan nota kesepahaman tersebut, Kosperti yang berkedudukan di Jakarta Utara diwakili oleh ketuanya, Hody Koentohadi dan penanggung jawab kerja sama ini, Muhamad Yunus Sirait. Sementara pihak Lma Sabat yang berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat diwakili oleh Ketuanya, Pendeta Samuel Marindal yang juga berindak sebagai Ketua Koperasi Produsen TIT Besef FI Molo.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju (PIM), Lana T Koentjoro yang juga pengurus Kosperti.

Dalam salinan nota kesepahaman yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (15/10/2019) malam disebutkan, Kosperti dan Lma Sabat bekerja sama mengembangkan potensi sumber daya alam masyarakat Raja Ampat yang berbasis ramah lingkungan dan ramah budaya yang berlandaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945. Lebih konkret, kedua belah pihak akan bekerja sama memperkuat pendidikan koperasi, institusi perencanaan, organisasi profesi, dan industri pendukung.

“Mengembangkan usaha kemitraan saling menguntungkan antara pemilik lahan, operator/pengelola usaha, lembaga keuangan, dan private investor dengan pola Manajemen Pengelolaan Lahan (MPL) sesuai highest and best used. Lahan dimaksud berbasis ramah lingkungan, ramah budaya dalam wadah koperasi dan bersifat independen dengan prinsip right man, right place, and right time dan dikembangkan berdasarkan proses action, experience, and system sebagai sistem pengendalian dan peningkatan kualitas,” demikian antara lain bunyi nota kesepahaman tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan