Warga Berharap Mendagri Segera Lantik Bupati Talaud Terpilih

Warga  Berharap Mendagri Segera Lantik Bupati Talaud Terpilih
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Rully Satriadi / RSAT Selasa, 15 Oktober 2019 | 20:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Talaud berharap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Talaud, Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga alias E2L-Mantap yang diusung Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Gerindra hasil Pilkada serentak 2018, segera dilantik.

Harapan tersebut disampaikan Wabup Talaud terpilih Moktar A Parapaga dan mantan Ketua DPRD Talaud Engel Tatibi, Selasa (15/10/2019).

“Kami berharap secepat mungkin Mendagri Tjahjo Kumolo bisa melantik. Hari apapun, jam berapa pun, kalau bisa sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, 20 Oktober 2019. Karena kami merupakan hasil Pilkada Serentak 2018, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,” ujar Moktar A Parapaga.

Menurut Moktar dengan pelantikan ini, Mendagri telah selamatkan daerah perbatasan yang merindukan pemimpin daerah definitif.

Seperti diketahui, Mendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019. Mendagri juga keluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019 yang meminta Gubernur Sulut melantik. Sayangnya, Gubernur Sulut belum juga mau melantik.

Gubernur Sulut beranggapan Elly sebagai calon bupati tidak memenuhi syarat. Padahal, KPU telah mengeluarkan surat berisi penjelasan pemenuhan syarat Elly pada Pilkada Serentak 2018. Intinya, Elly memenuhi syarat sebagai calon bupati Talaud terpilih tahun 2018. Mahkamah Konstitusi pun tidak mengubah hasil keputusan KPU Talaud yang digugat pasangan calon lainnya.

Mahkamah Agung (MA) juga sudah menerbitkan pendapat hukum sesuai permintaan Gubernur Sulut. Periodesasi masa jabatan bupati Talaud sebagaimana yang disampaikan MA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif di bidang pemerintahan. MA tidak berwenang melakukan intervensi menyangkut hal tersebut.

“Surat kami kepada Presiden Jokowi sudah dijawab oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Pihak Setneg lewat surat nomor B-3190/Kemensetneg/D-2/HL.02.02/09/2019 meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti pelantikan bupati dan wabup Talaud terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Tidak ada alasan lagi untuk kami tidak dilantik,” ujar Moktar.

Moktar menambahkan kondisi di Talaud sekarang ini hanya dijabat oleh pelaksana harian bupati. Sementara pelayanan kebijakan publik memasuki tahapan pembahasan anggaran yang harus menggunakan visi dan misi kepala daerah terpilih. “Untuk itu kami mohon secepat mungkin bulan Oktober ini segera dilantik. Hormati hak rakyat, aturan hukum, dan perundang-undangan,” tegas Moktar.

Pekerjaan Rumah
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Talaud sekaligus ketua tim pemenangan, Engel Tatibi mengatakan belum dilantiknya bupati dan wabup Talaud terpilih merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.

“Saya sebagai tokoh masyarakat meminta Bapak Presiden maupun Mendagri supaya segera mengambil langkah untuk melantik bupati dan wabup Talaud terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni 2018,” katanya.

Dikatakan, Talaud sebagai daerah perbatasan membutuhkan perhatian khusus kepala daerah definitif, bukan pelaksana harian, sehingga kebijakannya konkret, tidak ada ketakutan dengan aturan. “Saya pribadi merasa ada kekhawatiran kalau tidak dilantik, maka berpotensi terjadi kekacauan, mengarah ke konflik horisontal,” ujarnya.

Disebutkan apabila nanti terjadi konflik, pihaknya tidak bertanggung jawab. “Kami tidak bisa menahan ekses gejolak. Kami hanya memberikan pemahaman agar bersabar, pasti dilantik. Tapi masyarakat tidak mau. Ini akhir masa jabatan sudah selesai 21 Juli 2019. Terlambat luar biasa. Bayangkan kalau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga diundur sekian bulan,” katanya.

Dijelaskan kalau Mendagri tidak mau melantik, dia berharap Presiden Jokowi bisa melantik bupati dan wabup Talaud terpilih di Istana Negara, karena ini menyangkut daerah perbatasan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik bupati dan wabup serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 164B.

Menurutnya penundaan pelantikan ini mempermalukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Kami sangat tahu dan paham sekali bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat menghargai demokrasi. Kami yakin Bapak Jokowi sangat memerhatikan rakyat kecil, apalagi daerah perbatasan yang perlu diayomi dan dilindungi,” tambahnya.

Dia juga mempertanyakan kenapa kok belum dilantik? Ada apa sebenarnya? “Kalau masih dirasa Kabupaten Talaud bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mohon segera lantik bupati dan wabup terpilih,” pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan