Membangun Istana Baru Suku Anak Dalam di Sarolangun

Membangun Istana Baru Suku Anak Dalam di Sarolangun
Permukiman warga Suku Anak Dalam (SAD) di Dusun Pematang Kulim, Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, Sarolangun, Provinsi Jambi yang diresmikan Menteri Sosial, Gumiwang Kartasasmita, Senin, 14 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Radesman Saragih )
Radesman Saragih / JEM Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:44 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Status terbelakang yang selama ini disandang Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Provinsi Jambi kini mulai pupus. Derajat warga SAD mulai terangkat menyusul kesediaan mereka meninggalkan tradisi hidup nomaden atau mengembara dan berburu di hutan. Warga SAD di Jambi mulai memiliki posisi setara dengan warga masyarakat biasa setelah mereka memiliki permukiman tetap, sumber mata pencaharian pasti dan nomor induk kependudukan (NIK).

Keberhasilan perjuangan SAD menggapai kesetaraan status kemasyarakatan tersebut ditandai dengan kehadiran permukiman SAD di Dusun Pematang Kulim, Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saat ini sekitar 605  keluarga atau sekitar 2.205 jiwa warga SAD di daerah tersebut mulai bermukim secara menetap. Warga SAD tersebut pun sudah memiliki NIK dan berhak mendapat bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dan swasta.

Permukiman SAD yang diberi nama Etalase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) SAD di Dusun Pematang Kulim, Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, Sarolangun tersebut diresmikan Menteri Sosial, Gumiwang Kartasasmita, Senin (14/10). Permukiman SAD tersebut dibangun atas kerja sama Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas (Migas). Bantuan yang dikucurkan SKK Migas untuk pemberdayaan SAD di Sarolangun tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada peresemian permukiman SAD tersebut mengatakan, pembangunan permukiman, penyediaan areal pertanian dan pendaftaran menjadi penduduk merupakan program PKAT SAD yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. PKAT SAD secara komplit atau menyeluruh tersebut penting untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat sosial mereka.

“Pemberdayaan SAD harus tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat (SAD). Hal itu dilakukan dengan membangun permukiman mereka tak jauh dari hutan namun dekat juga dengan permukiman masyarakat desa. Pemberdayaan SAD juga tidak hanya pada pembangunan fisik, ekonomi, mata pencaharian tetapi juga mendayagunakan kearifan mereka. Pola inilah yang dilakukan dalam pembangunan Etalase PKT SAD di Sarolangun ini,” katanya.

Perubahan Sikap

Agus Gumiwang Kartasasmita mengharapkan, pembangunan Etalase PKAT SAD di Sarolangun tersebut bisa mewujudkan perubahan sikap SAD dalam melihat perkembangan dunia luar serta dapat mendorong SAD agar tetap berupaya berjuang meraih penghidupan yang lebih baik dan layak.

"Perubahan dalam sikap, perilaku dan mampu menilai yang datang dari luar diri atau komunitas mereka secara bijak sangat penting agar kehidupan mereka cepat maju. Perubahan sikap warga SAD yang selama ini tertutup menjadi terbuka akan mendatangkan manfaat bagi percepatan kemajuan mereka,"ujarnya.

Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, dunia yang semakin terbuka dengan segala kecanggihan teknologi komunikasi menuntut manusia masuk kedalam perubahan yang lebih cepat, tidak boleh tertutup terhadap informasi kemajuan. Warga SAD harus berani menghadapi tantangan akibat keterbukaaan. Untuk itu warga SAD perlu memiliki kelenturan budaya agar mereka bisa membuka ruang interaksi pada masyarakat luar. Supaya warga SAD bisa menghadapi keterbukaan itu, mereka tetap perlu mendapat dukungan secara berkelanjutan.

“Saat ini warga SAD di Sarolangun ini sudah mau membuka diri dengandunia luar. Mereka sudah mau bermukim menetap, bercocok tanam dan memiliki tana kependudukan. Sudah ada 2.000 KK SAD di sini memiliki NIK. Mereka harus terus dibantu agar bisa memiliki penghasilan yang memadai, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian mereka tidak lagi kembali hidup nomaden,”katanya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Fachrori Umar pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan permukiman warga SAD di Sarolangun diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka. Percepatan peningkatan kesejahteraan warga SAD di Sarolangun tersebut penting agar mereka bisa menjadi contoh bagi warga SAD lain tertarik berkumim dan bermata pencaharian secara menetap.

Dijelaskan, saat ini masih ada sekitar 5.228 keluarga SAD yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Jambi yang masih membutuhkan bantuan dan pembinaan agar bisa berkumim menetap, memiliki sumber penghasilan menetap dan memiliki tanda kependudukan. Jumlah warga SAD di Provinsi Jambi yang kini sudah memiliki NIK Kartu Tanda Kependudukan Elektronok (E-KTP) baru 2.227 keluarga. Warga SAD yang telah bermukim tetap dan memiliki NIK tersebut sudah layak mendapat bantuan pemberdayaan seperti warga masyarakat biasa.

“Kami berharap Kementerian Sosial masih terus memberikan bantuan program pemberdayaan secara ekonomi dan layanan dasar kehidupan layak untuk warga SAD di Jambi. Banrtuan yang dibutuhkan tersebut antaralain, sarana air bersih, MCK komunal, pusat belajar dan bermain SAD, perhatian penghidupan berkelanjutan, mata pencaharian alternatif. Warga SAD yang masih butuh bantuan tersbebut tersebar di Sungai Surian, Punti Kayu Bukit Suban, Pematang Kulim, Pulau Lintang, Kabupaten Sarolangun,”katanya.

Sementara Wakil Bupati Sarolangun, Hilallatil Badri mengatakan, jumlah warga SAD yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Sarolangun mencapai 605 keluarga ( 2.205 jiwa). Warga SAD yang hingga kini sudah mendapat bantuan pemberdayaan, baik pembangunan permukiman, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kependudukan mencapai 466 keluarga (1.649 jiwa).

"Kami mengharapkan program pemberdayaan warga SAD di Sarolangun terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu penting warga SAD di Sarolangun tak ada lagi yang hidup nomaden, hanya bermata pencaharian berburu dan tidak memiliki data kependudukan,”katanya.



Sumber: Suara Pembaruan