UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan Terus
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan Terus

Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019), meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang
tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan."

Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi. KPK bakal tetap meningkatkan penanganan korupsi ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) termasuk kasus-kasus di tingkat penyelidikan yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan tetapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Plt Menkumham Sebut UU KPK Otomatis Berlaku

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang dikhawatirkan melemahkan bahkan melumpuhkan lembaga antikorupsi. Salah satunya, dipangkasnya kewenangan melakukan penyadapan yang selama ini menjadi salah satu 'senjata' KPK untuk melakukan OTT. Dalam UU hasil revisi, penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dan mempertanggungjawabkan penyadapan kepada Dewan Pengawas. Selain itu, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika dan jika tidak dilakukan pejabat dan/atau barang siapa yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK serta pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum.
Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (perkom) untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Termasuk mengenai Dewan Pengawas yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam perkom itu juga akan menjelaskan kalau nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam perkom itu," kata Agus.

Di dalam Perkom tersebut, deputi penindakan yang nantinya menandatangani Sprindik, meskipun gelar perkara tetap dilakukan di hadapan pimpinan KPK. Dikatakan, Perkom itu tidak hanya menyangkut pihak yang berwenang menandatangani sprindik, tapi juga sejumlah poin lainnya untuk mengantisipasi berlakunya UU KPK baru. Termasuk menyangkut Pasal 70C UU baru yang menyebutkan, "Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini".

"Isinya banyak. Yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah Sprindik tapi banyak hal yang diatur," katanya.

Agus mengatakan, hingga saat ini Perkom tersebut belum ditandatangani pimpinan. Dikatakan, pihaknya akan mengundang Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemkumham) untuk memastikan berlakunya UU tersebut. Hal ini lantaran di dalam UU tersebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, salah satunya kesalahan ketik atau typo mengenai batas usia pimpinan KPK.

"Kita pun juga bertanya-tanya, karena kan di dalam prosesnya kemudian juga ada typo kemudian kembali lagi ke DPR kan. Jadi kita belum tahu betul apakah besok (hari ini) itu, betul-betul akan diundangkan. Jadi kita belum tahu. Oleh karena itu, besok kita itu mau undang dirjen peraturan Perundang-undangan dari Kemkumham, untuk mengetahui kejelasan dari status UU tersebut," katanya.

Meski demikian, KPK masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru. KPK, kata Agus memohon Jokowi menerbitkan Perppu setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti.

"Yang lebih penting kami masih berharap kami masih memohon, mudah-mudahan bapak presiden setelah dilantik dan memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak," harapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Golkar Kaji Secara Mendalam

Partai menugaskan Bakuham Golkar untuk mencermati perkembangan dan mengkaji perkara ini.

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Warga Dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil

Masih ada beberapa warga yang akan dievakuasi dari Kiwirok.

NASIONAL | 25 September 2021

Waspada, 23 Wilayah Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 35 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021

Indonesia Dinilai Kekurangan Penulis Best Seller

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun merupakan kondisi mewah yang diidamkan bagi penulis dan penikmat buku.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Spezia vs Milan: Awas, Tergelincir Lagi

Spezia vs Milan: Awas, Tergelincir Lagi

BOLA | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings