Bupati dan Wabup Talaud Belum Dilantik, Mendagri: Saya Sudah Keluarkan SK

Bupati dan Wabup Talaud Belum Dilantik, Mendagri: Saya Sudah Keluarkan SK
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / RSAT Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelantikan bupati, wakil bupati (wabup), wali kota dan wakil wali kota merupakan kewenangan gubernur. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) hanya menerbitkan surat keputusan (SK).

Tjahjo enggan menanggapi lebih jauh terkait belum dilantiknya pasangan bupati dan wabup terpilih Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga (E2L-Mantap). Tjahjo meminta hal tersebut ditanyakan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

“Silakan tanya gubernur Sulut, karena saya sudah mengeluarkam SK. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, maka yang berwenang melantik kepala daerah atau bupati atau wali kota atau wakil wali kota sesuai SK Kemdagri adalah gubernur,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Tjahjo menegaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulut agar melantik E2L-Mantap. “yang penting suratnya, SK-nya sudah kami kirim,” tegas Tjahjo.

Lalu, bagaimana apabila gubernur Sulut tetap tidak mau melantik? “Tanya pada Pak gubernur saja,” ucap Tjahjo. Untuk diketahui, akhir masa jabatan (AMJ) bupati dan wabup Talaud sebelumnya telah rampung pada 21 Juli 2019.

“Kami mohon secepat mungkin, bulan Oktober ini Bapak Mendagri (menteri dalam negeri) Tjahjo Kumolo bisa melantik. Hari apapun, jam berapapun, kalau bisa sebelum pelantikan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf,” kata Moktar kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Moktar pun menyebut, “Tolong Pak Tjahjo selamatkan daerah perbatasan yang merindukan pemimpin daerah definitif. Kondisi di Talaud sekarang ini hanya dijabat oleh pelaksana harian bupati. Kami mohon secepat mungkin bulan Oktober ini harus segera dilantik.”

Untuk diketahui, Mendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019. Mendagri juga keluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019.

“Mendagri sudah keluarkan surat untuk gubernur Sulut. Sayangnya, gubernur Sulut tetap tidak mau melantik,” jelas Moktar.

Menutur Moktar, gubernur Sulut beranggapan bahwa Elly tidak memenuhi syarat menjadi bupati. Padahal, KPU telah mengeluarkan surat berisi penjelasan pemenuhan syarat Elly mengikuti pilkada.

“Intinya, Pak Elly memenuhi syarat sebagai calon bupati Talaud terpilih tahun 2018,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi pun tidak mengubah hasil keputusan KPU Talaud yang digugat pasangan calon lainnya. Mahkamah Agung (MA) juga sudah menerbitkan pendapat hukum sesuai permintaan gubernur Sulut.

“Surat kami kepada Bapak Presiden Jokowi pun sudah dijawab oleh Kementerian Sekretariat Negara Setneg) yang meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti pelantikan,” imbuh Moktar.



Sumber: Suara Pembaruan