Pelantikan Presiden, Kapolri Imbau Jangan Ada Mobilisasi Massa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelantikan Presiden, Kapolri Imbau Jangan Ada Mobilisasi Massa

Kamis, 17 Oktober 2019 | 11:24 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pengambilan sumpah dan pelantikan presiden merupakan kegiatan konstitusional, sehingga TNI-Polri wajib melakukan pengamanan. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan mobilisasi massa atau unjuk rasa agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan aman dan lancar.

Tito menyampaikan, dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, memang tidak dikenal istilah izin untuk unjuk rasa. Tapi yang akan melakukan unjuk rasa itu wajib memberitahukan kepada kepolisian.

"Kemudian penyampaian pendapat di muka umum itu tidak bersifat absolut, artinya saya ingin unjuk rasa sebebas-bebasnya, tidak. Selama ini banyak yang salah kaprah. Tolong baca betul undang-undang itu di Pasal 6 ada batasan restiction, ada batasannya," ujar Tito, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Dikatakan Tito, ada lima batasannya. Satu tidak boleh mengganggu kepentingan publik atau ketertiban umum. Kedua, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain.

"Yang ketiga harus sesuai dengan aturan undang-undang, keempat harus mengindahkan etika dan moral, yang kelima harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ini dilanggar ada Pasal 15 yang mengatur bahwa unjuk rasa yang melanggar Pasal 6 itu dapat dibubarkan," ungkapnya.

Apabila dalam pembubaran itu ada perlawanan, tambah Tito, dapat dikenakan Pasal 211 sampai 218 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas atau pejabat.

"Jadi misalnya dari petugas minta agar saudara-saudara membubarkan diri, tiga kali diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran pasal 218 KUHP, meskipun ringan ancaman hukumannya tapi tetap itu ada proses hukumnya. Kemudian kalau seandainya dalam pembubaran terjadi perlawanan mengakibatkan korban dari petugas itu ada hukumannya lagi, satu orang, atau yang lebih dari dua, bersama-sama itu nanti ada hukumannya lagi," katanya.

Menurut Tito, pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan acara kenegaraan atau kegiatan konstitusional.

"Kita tahu tahapannya sudah berjalan sesuai dengan konstitusi kita, ada pemilu, ada gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi), semua berakhir sudah final, tinggal acara pelantikan. Sehingga apapun juga sebagai aparat negara, TNI dan Polri pasti akan mengamankan karena ini adalah amanat konstitusi. Kalau konstitusi kita tidak bisa kita amankan, maka akan mengganggu pilar negara, mengganggu keutuhan negara," jelas Tito.

Tito menambahkan, dalam acara pelantikan sebagai kegiatan konstitusional, TNI-Polri juga harus menjaga harkat dan martabat bangsa. Sebab, ada kepala negara, tamu negara dan utusan khusus yang diundang.

"Adanya tamu-tamu negara yang akan datang, ada kepala negara, ada kepala pemerintahan, ada utusan khusus, ini sudah menyangkut harkat martabat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tertib dan damai bukan bangsa yang kacau dan rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan yang lain. Momentum ini akan menjadi momentum internasional, semua media internasional, mata internasional akan melihat, untuk itu kita tidak ingin menanggung resiko bahwa bangsa kita dicap buruk," katanya.

Tito mengimbau, kendati pun tidak ada istilah perizinan, namun sebaiknya masyarakat tidak melakukan kegiatan mobilisasi massa.

"Kami imengmbau kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa, karena mobilisasi massa itu memiliki psikologi publik, psikologi massa, psikologi crowd. Crowd itu bisa mudah sekali menjadi mob, kumpulan massa bisa menjadi massa yang rusuh, anarkis," tegasnya.

Tito menuturkan, belakangan ini, aksi unjuk rasa kerap berakhir dengan kericuhan massa, melakukan perusakan sarana prasarana publik, mengganggu kepetingan umum, aksi pembakaran dan lainnya. Karena itu, TNI-Polri tidak mau kecolongan.

"Kalau seandainya selama ini demonya aman-aman saja kita tidak masalah. Tapi ini demonya yang belakangan, mohon maaf, ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri. Karena itu kita tidak ingin kecolongan. Demi bangsa dan negara, maka kita kembali ke peraturan. Aturannya tidak boleh melanggar lima poin tadi. Supaya pelanggaran tidak terjadi, ada dua (langkah), satu preventif, kedua adalah upaya penegakkan hukum," tegasnya.

Tito menyebutkan, mengantisipasi kericuhan terjadi, Polri menggunakan diskresi untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait aksi unjuk rasa.

"Kalau aksi unjuk rasa itu berpotensi akan damai aman, seperti disampaikan bapak presiden nggak melarang, sepanjang aman dan damai. Tapi kalau kita lihat ada pihak yang memanfaatkan atau berpotensi, disebut aman tapi kan kita juga dapat pemberitahuan, kita akan bergerak duluan kita lihat ini potensinya akan tidak aman, tidak akan kita terbitkan. Kita akan bubarkan dulu sebelum berubah dari crowd menjadi mob, aksi anarkis. Tujuan kita hanya satu saja yaitu, jangan sampai jadi anarkis, dan mencegah anarkis demi bangsa," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bupati Biak Numfor: Menteri dari Papua Harus Tahu Persoalan Tanah Papua

Presiden Jokowi jika memilih menteri asal Papua harus benar-benar orang Papua, tinggal di Papua, dan mengetahui kondisi real Papua.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Asap, “Kado Istimewa” Ulang Tahun Kabupaten Muaro Jambi

Bertepatan dengan puncak perayaan HUT ke-20 Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (16/10/2019), asap tebal justru menyelimuti daerah itu.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

PDI P: Penyusunan Kabinet Pertimbangkan Tantangan Eksternal

Struktur dan nomenklatur kabinet sebaiknya tidak mengalami banyak perubahan. Dengan demikian bisa langsung bekerja cepat dengan skala prioritas.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Bupati dan Wabup Talaud Belum Dilantik, Mendagri: Saya Sudah Keluarkan SK

Tjahjo menegaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemprov Sulut agar melantik bupati dan wakil bupati Talaud terpilih.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

30.000 Personel TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Presiden

30.000 TNI/Polri siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden yang dimulai hari ini.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

KPK Tahan Wali Kota Medan

Dzulmi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Syamsul Fitri Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dan Isa Ansyari di Rutan Mapolres Metro Jakarta Pusat.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Panglima TNI: Waspadai Sekecil Apa pun Informasi yang Beredar

Panglima TNI mengatakan nama baik bangsa dipertaruhkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Sekolah Ini Tanamkan Nilai Luhur Pancasila Kepada Pesertanya

Sekolah Pancasila Muda mencoba menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi milenial melalui kesadaran menggunakan media sosial dengan bijak.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

10 Kandidat Cabup Lebong Berebut Perahu PDIP

"Tugas DPC hanya menyeleksi para pendaftar. Sedangkan yang menentukan siapa yang akan diusung di Pilbup Lebong 2020, akan ditetapkan atau diputuskan DPP PDIP."

NASIONAL | 17 Oktober 2019

UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan Terus

Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.

NASIONAL | 17 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS