UU KPK Baru, Pimpinan KPK Tetap Penyidik dan Penuntut Umum
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU KPK Baru, Pimpinan KPK Tetap Penyidik dan Penuntut Umum

Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:28 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji mengatakan, polemik tentang eksistensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut umum atau bukan, sebaiknya dihentikan. Posisi pimpinan KPK itu harus dipahami secara bijak dan seutuhnya, jangan dimaknai secara parsial agar tidak terkesan provokatif.

“KPK melakukan kekeliruan artifisial tentang hilangnya Pasal 21 Ayat 4 UU KPK Lama tentang pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Dampaknya, ada kesan menyesatkan pemahaman publik atas peran KPK di dalam pemberantasan korupsi,” ujar Indriyanto dalam pernyataan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta,Kamis (17/10/2019).

Menurut Indriyanto, UU KPK yang baru harus dipahami sebagai facet (hukum khusus) antara hukum pidana, hukum administrasi negara, dan dengan hukum tata negara. Jadi, ujar Indriyanto, UU KPK yang baru tidak bisa dibaca secara artifisial dan parsial, tetapi harus dimaknai dan dipahami secara utuh. Sebab, pasal-pasal yang ada di UU KPK yang baru itu saling berkaitan pemaknaannya secara interdisipliner keilmuan.

Indriyanto menegaskan, UU KPK baru, terutama yang terkait dengan posisi pimpinan, harus dipahami sebagai isu interdisipliner sebagai facet antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara. Dengan demikian, pimpinan KPK adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum dalam lingkup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Itu artinya, deputi penindakan, termasuk tingkatan di bawahnya, harus dimaknai sebagai pelaksana teknis atas pengendali kebijakan penegakan hukum dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.

Indriyanto mencontohkan Pasal 21 UU KPK yang Baru yang menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. Memang tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan pentuntun umum. Tetapi, Pasal 6 huruf e dan f UU KPK yang menyebutkan bahwa bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Sementara, pimpinan adalah salah satu unsur di dalam KPK.

“Dari sisi kompetensi, tidak mungkin pimpinan KPK yang bukan dari unsur Polri/Kejaksaan berposisi sebagai penyidik. Apabila pimpinan sebagai penyidik, maka pimpinan KPK harus mengikuti persyaratan mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan Polri dan/atau Kejaksaan. Ini sesuai dengan Pasal 45A UU KPK hasil revisi,” ujar Indriyanto.

Dengan demikian, kata Indriyanto, pimpinan KPK, walau tidak tercantum secara eksplisit, merupakan pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum. Dari sisi hukum administrasi negara, hal ini secara secara ex officio berarti status pimpinan KPK tetap sebagai penyidik dan penuntut umum.

“Dengan pemahaman bahwa pimpinan KPK sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi, maka secara ex officio harus diartikan juga pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum. Itu Artinya, pimpinan KPK tetap berwenang menetapkan tersangka dan menentukan apakah laporan masyarakat berstatus sebagai penyelidikan tertutup atau tidak. Dengan demikian, pimpinan KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum. Inilah makna dari facet hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam membicarakan dan menjawab polemik tersebut,” kata Indriyanto.

Menurut dia, saat ini memang ada perbedaan interpretasi atas pemahaman pasal per pasal UU KPK yang baru, yang seharusnya jangan diartikan secara a contrario, sehingga mengandung pemahaman yang tidak perspektif, tendensius, dan justru menimbulkan misleading opinion.

“Jadi, menurut saya, dengan adanya UU KPK yang baru, pimpinan KPK tetap memiliki legitimasi hukum sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi dari muruah kewenangannya atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan pelaksana eksekusi penetapan/putusan Pengadilan. Sangat tidak benar pendapat yang mengatakan seolah-olah pimpinan KPK kehilangan muruahnya atau kehilangan kewenangannya sebagai penyidik dan penuntut umum. Operasionalisasi pimpinan KPK dalam status dan eksistensi yang sama dengan UU KPK yang lama,” kata Indriyanto.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MUI Siap Dukung Undang-undang Jaminan Produk Halal

MUI siap mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Karhutla Belum Teratasi, Seluruh Sekolah di Kota Jambi Diliburkan

Libur SMA dan sedarajat tersebut diberlakukan selama tiga hari, Kamis – Sabtu (17 – 19/9/2019).

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Polri Bongkar Jaringan Nikah Pesanan ke Tiongkok

Ada dua orang yang jadi tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Menteri Profesional dan Ahli Bisa Tingkatkan Citra Jokowi

Keberadaan para profesional dan ahli di kabinet, diyakini akan memberikan citra positif pada kepemimpinan Jokowi.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Pembunuh Istri di Bengkulu Divonis 15 Tahun Penjara

Keluarga korban kecewa dengan putusan hakim.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

TNI Lakukan Operasi Teritorial di Jayawijaya

Sejumlah 200 personel TNI dikirim ke wilayah-wilayah ini untuk melaksanakan Opster 2019.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Polda Sumut Pastikan Tak Ada Demo hingga Pelantikan Presiden

"Jika ada yang berani mencoba berbuat kerusuhan silakan keluar saja dari NKRI," tegas Kapolda Sumut.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

KPK Kembali Periksa Staf Keuangan Waskita Karya soal Korupsi 14 Proyek

Fathor dan Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek PT Waskita Karya.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

KMPI Serahkan Sabuk Nusantara ke Jokowi

Mahasiswa dan pemuda harus turut serta menjaga nilai-nilai nasionalisme dengan ikut serta menyukseskan pelantikan presiden.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Dewan Pengawas Belum Ada, KPK Tetap Bisa Sadap dan Operasi Tangkap Tangan

Peneliti LEIP Alfeus Jebabun menilai, KPK tetap bisa melakukan penyadapan dan operasi tangkap tangan meski belum ada Dewan Pengawas.

NASIONAL | 17 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS