127 Fintech P2P Lending Sudah Terdaftar di OJK

127 Fintech P2P Lending Sudah Terdaftar di OJK
(Kiri ke kanan) Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam . Tobing, Kanit IV & Penyidik Subdirektorat Pajak, Asuransi, dan Investasi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI Komisaris Polisi Setyo Bimo Anggoro, dan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David ML Tobing, di acara IndoSterling Forum ke-8 yang mengangkat tema “Jauhi Jerat Utang Fintech Ilegal”, di Jakarta, 16 Oktober 2019. (Foto: Beritasatu Photo / Herman)
Herman / JAS Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan pinjam-meminjam uang berbasis online yang dihadirkan perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P) menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Di sisi lain, tidak sedikit fintech P2P lending yang beroperasi secara ilegal untuk menjerat para korbannya dengan iming-iming kemudahan mendapatkan pinjaman uang.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing mengungkapkan, sejak tahun 2018 hingga Oktober 2019, ada sebanyak 1.477 fintech P2P lending ilegal yang telah ditindak. Fintech tersebut tak berizin atau terdaftar di OJK, sehingga dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat. Sedangkan untuk fintech P2P lending yang sudah berizin dan terdaftar, jumlahnya sebanyak 127 perusahaan.

Fintech P2P lending yang sudah berizin dan terdaftar ada sebanyak 127 perusahaan. Total dana yang sudah disalurkan mencapai sekitar Rp 50 triliun kepada lebih dari 15 juta orang. Adanya fintech P2P lending ini sebetulnya sangat membantu masyarakat. Tetapi memang keberadaan fintech P2P ilegal juga masih marak dan meresahkan, jumlahnya ada 1.477,” kata Tongam L. Tobing, di acara IndoSterling Forum ke-8 yang mengangkat tema “Jauhi Jerat Utang Fintech Ilegal”, di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Diungkapkan Tongam, maraknya fintech P2P lending dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan. Kemunculannya juga tidak bisa dibendung karena mudah sekali membuat aplikasi mobile untuk menawarkan layanan pinjaman online. Setiap kali dilakukan pemblokiran, biasanya akan muncul aplikasi baru.

“Masyarakat kita ini kecenderungannya sangat mudah menerima penawaran-penawaran yang menggiurkan, padahal yang memberikan pinjaman itu adalah fintech ilegal. Untuk membayar pinjaman dan bunganya, banyak korban yang kemudian meminjam uang kembali kepada fintech lain. Istilahnya gali lobang, gali lobang. Tidak pernah ditutup,” ujar Tongam.

Menurut Tongam, korban dari fintech ilegal ini kebanyakan dari kalangan perempuan. Tidak sedikit pula korban yang mengalami pelecehan seksual dari penagih pinjaman, antara lain dengan meminta foto bugil untuk melunasi hutangnya.

OJK sebetulnya telah secara rutin merilis daftar perusahaan fintech P2P lending yang sudah berizin di situs resmi mereka. Untuk masyarakat yang ingin menggunakan layanan fintech lending diimbau agar terlebih dahulu memeriksa daftar tersebut.

“Untuk masyarakat, berhati-hati saat menggunakan layanan fintech P2P lending. Periksa dulu apakah fintech tersebut sudah berizin dan terdaftar di OJK,” pesan Togam.



Sumber: Suara Pembaruan