Desember 2019, Peta Skala Besar Ibu Kota Baru Rampung

Desember 2019, Peta Skala Besar Ibu Kota Baru Rampung
Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin memberikan penjelasan peta BIG untuk perencanaan pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di sela-sela HUT ke-50 BIG, Kamis 17 Oktober 2019. ( Foto: SP/ Ari Supriyanti Rikin )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Kamis, 17 Oktober 2019 | 17:00 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) menyusun peta 1:5.000 atau peta skala besar yang lebih rinci untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Peta atau informasi geospasial dasar ini diharapkan bisa memudahkan dan memastikan perencanaan pembangunan di lokasi tepat dan sesuai dengan peruntukan lahannya.

Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin mengatakan, di akhir Desember 2019 peta skala 1:5.000 ini akan rampung, dan di tahun 2020 toponimi atau nama tempat di sebuah wilayah di muka bumi untuk ibu kota baru juga akan rampung.

"Akhir Desember 2019, peta tiga dimensi delapan layar akan selesai untuk ibu kota baru. Peta ini akan dipakai pokja sebagai dasar perencanaan dan pembangunan," katanya di sela-sela peringatan HUT ke-50 BIG di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Kamis (17/10/2019).

Hasanuddin memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan di ibu kota baru mengacu pada informasi geospasial atau peta BIG. Dari kajian awal, lanjutnya, kondisi ibu kota baru tidak ditemukan masalah karena jauh dari sumber gempa dan bukan tanah gambut.

"Dari kajian lingkungan ini sudah lama kita lakukan pemetaannya. Kementerian dan lembaga terkait juga telah melakukan feasibility study. Ini pilihan yang terbaiklah," ucap Hasanuddin.

Sementara itu, BIG juga terus mengejar pemetaan skala besar 1:5.000 untuk wilayah lainnya di Indonesia. Menurut Hasanuddin hal ini penting agar perencanaan dan detail tata ruang (RDTR) bisa sesuai dan tidak tumpang tindih.

Selain kendala anggaran, pemetaan skala besar ini juga membutuhkan dukungan tenaga pemetaan. Sayangnya jumlah tenaga pemetaan masih minim di Indonesia. Oleh karena itu BIG menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan industri yang bergerak di bidang pemetaan.

"Kita ingin di tahun 2019 dan 2020 berupaya membuat peta skala 1:5.000. Peta ini akan bisa dipakai untuk rencana detail tata ruang dan peta risiko bencana," ungkapnya.

Selain itu, BIG juga berharap ada lembaga di daerah yang juga berkecimpung di dalam pemetaan. Hal ini diyakini akan mempermudah penyediaan peta skala besar.

Bisa saja unsur pemetaan di daerah ini menempel di dinas yang sudah ada seperti tata ruang, badan perencanaan dan pembangunan daerah, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau informasi dan teknologi.

Terkait anggaran untuk pemetaan skala besar ini, Hasanuddin memperkirakan butuh anggaran mencapai Rp 6 triliun untuk pemetaan di luar kawasan hutan. Saat ini BIG dan Bappenas sedang berupaya mencari anggaran tersebut dan juga ada tawaran loan atau pinjaman dari luar negeri.

Sedangkan untuk kawasan hutan bisa dibuat skala 1:10.000 saja yang bisa menggunakan citra satelit resolusi tinggi.

Pemetaan skala 1:5.000 ini lanjutnya sangat penting untuk RDTR. Dengan peta ini investasi pun akan lebih mudah masuk.

"Tanpa peta skala 1:5.000, investasi pembangunan tidak bergerak, karena mau membangun takut ditangkap karena takut salah peruntukan. Misalnya sawah dipakai untuk bangunan, tentu akan kacau balau," imbuhnya.

Dalam peringatan HUT ke-50 BIG, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan kepala BIG periode sebelumnya serta sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah. 



Sumber: Suara Pembaruan