KPK Ingatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

KPK Ingatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, memberikan keterangan kepada wartawan usai melaksanakan salat di Masjid Agung Medan, Kamis (22/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )
Fana Suparman / YUD Jumat, 18 Oktober 2019 | 20:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edi Rahmayadi agar tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Peringatan ini disampaikan Jubir KPK, Febri Diansyah menanggapi Surat Edaran (SE) bernomor 180/8883/2019 di lingkungan Pemprov Sumut yang mewajibkan setiap aparatur sipil negara (ASN) di Sumut melapor dan meminta izin pada Gubernur Sumut apabila mendapatkan panggilan dari aparat penegak hukum, termasuk KPK.

"Kami ingatkan, jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka maka ada ancaman pidana," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

"Hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum," tegas Febri.

Febri mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan Surat Edaran di lingkungan Pemprov Sumut yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R Sabrina atas nama Gubernur Sumut tersebut. Namun, Febri mengingatkan Edi maupun kepala daerah lainnya untuk tidak membuat kebijakan dan aturan yang bertentangan dengan hukum acara dan aturan yang lebih tinggi.

"Jika ada surat-surat sejenis jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang lebih tinggi," katanya.

Diketahui, Pemprov Sumut menerbitkan SE bernomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat tertanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R Sabrina atas nama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Surat Edaran itu mewajibkan seluruh ASN di Sumut melapor ke Gubernur Sumut dan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut bila mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum. Selain wajib melapor ke Gubernur, para ASN juga tidak diperkenankan memenuhi panggilan itu bila tidak mendapatkan izin dari Gubernur Sumut. Apabila melanggar, para ASN itu akan dikenai sanksi.



Sumber: Suara Pembaruan