Belum Terima Dokumen UU Baru, KPK Khawatir Terjadi Kekosongan Hukum

Belum Terima Dokumen UU Baru, KPK Khawatir Terjadi Kekosongan Hukum
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 19 Oktober 2019 | 10:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir terjadi ketidakpastian hukum bahkan kekosongan hukum setelah 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK berlaku. Hal ini lantaran hingga saat ini, UU yang mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) tersebut belum dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Bahkan, KPK sebagai pelaksana UU belum mendapat atau menerima dokumen resmi UU yang menjadi polemik dua bulan terakhir tersebut.

"Jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena UU tersebut belum dipublikasikan apalagi ada kondisi kekosongan hukum dan itu sangat beresiko bagi upaya pemberantasan korupsi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/10/2019) malam.

Febri mengatakan, secara informal, KPK mengetahui UU KPK telah mendapat nomor dan diundangkan. Namun, yang menjadi persoalan, KPK belum mendapatkan dokumen UU secara resmi. Dengan demikian, KPK belum mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya isi detil UU baru yang sudah diundangkan tersebut. Meski terdapat dokumen-dokumen yang diedarkan saat Paripurna DPR pada 17 September lalu, Febri menegaskan, KPK sebagai penegak hukum sudah seharusnya bekerja dengan landasan yang jelas dan UU yang resmi. "Sebagai penegak hukum, kamj harus landaskan tindakan-tindakan kami dengan apa yang dilakukan dengan dasar yang jelas dan UU yang resmi," kata Febri Diansyah.

Untuk itu, KPK meminta Kemkumham segera mempublikasikan UU nomor 19 tahun 2019. Dengan demikian, UU tersebut dapat segera menjadi pedoman bagi KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jadi KPK berharap UU yang resmi segera dipublikasikan sehingga bisa jadi pedoman semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas," harap Febri Diansyah.

Diberitakan Kemkumham resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. "Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.
Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara. "Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.



Sumber: Suara Pembaruan