Upah Belum Penuhi Standar, Buruh Masih Utang untuk Biaya Hidup

Upah Belum Penuhi Standar, Buruh Masih Utang untuk Biaya Hidup
Ilustrasi buruh pabrik. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / RSAT Sabtu, 19 Oktober 2019 | 11:04 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com -  Aliansi Serikat Buruh DI Yogyakarta memandang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum memenuhi standar kebutuhan hidup.

"Buruh di DIY dan keluarganya masih mengalami defisit ekonomi. Selisihnya rata-rata mencapai Rp 900 ribu per wilayah,"  ujar juru bicara serikat buruh/pekerja DIY, Irsyad Ade Irawan saat beraudiensi dengan DPRD DIY, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, selama ini, survei KHL angkanya selalu lebih tinggi daripada penetapan upah minimum. Dengan UMP Rp 1.676.280 per bulan di tahun 2019, buruh harus berutang untuk menutupi biaya hidup, dan mengurangi biaya pendidikan, rekreasi, hingga tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen KHL.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Gubernur DIY dapat menetapkan UMP/UMK 2020, dengan didasarkan pada hasil survei KHL 2019, dengan besaran antara Rp 2.5 juta – Rp 2.7 juta per bulan.

Selain itu, mereka juga menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY. Sebab, PP tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya upah buruh/pekerja di DIY.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Arianto Wibowo menjelaskan bahwa sejak tahun 2016, pemerintah memang tidak melakukan survei KHL. Hanya saja, perhitungan Upah Minimum salah satunya didasarkan pada hasil survei KHL tahun 2015 sebagaimana diatur dalam PP No 78 Tahun 2015.

Namun demikian, Arianto Wibowo menyebutkan, tahun 2020 merupakan tahun terakhir perhitungan UMK/UMP menggunakan dasar PP tersebut. Sedangkan di tahun 2021, perhitungan akan didasarkan pada hasil survei KHL 2020 yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DIY.

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo mengatakan Pemda DIY akan melakukan evaluasi terkait penerapan UMP 2019. Jika dalam satu keluarga (suami/istri/dua anak) salah seorang bekerja dengan UMP 2019 maka keluarga tersebut tetap akan miskin. Jika keluarga tersebut ingin keluar dari kemiskinan, kata Budi, maka pendapatannya harus lebih daripada itu.

Budi menjelaskan, saat ini dilakukan survei pasar terkait standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasil survei pasar tersebut terus dibenahi. Misalnya ya, kata Budi, hasil survei di Kota Jogja nilainya Rp 1,8 juta tapi di Gunungkidul hasilnya hanya Rp 1,6 juta, maka di perkirakan keluarga di Gunungkidul akan tetap miskin. "Penghasilannya harus di atas garis kemiskinan. Memang (seluruh kabupaten) tidak bisa dipukul rata, tapi ada parameter penghitungan berbeda-beda. Cuma penghasilan satu keluarga harus di atas garis kemiskinan," katanya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Budi, SHBJ (Standar Harga Belanja Barang dan Jasa) di DIY juga harus dievaluasi. Misalnya, jika SHBJ membayar tenaga kerja Rp 55.000 perhari dikalikan 24 hari bekerja maka penghasilannya perbulan hanya Rp 1,32 juta saja atau jauh di bawah garis kemiskinan. "Jadi kalau ada kegiatan fisik yang melibatkan tukang, maka tukang jangan dibayar Rp55.000 dong. Harus dibayar di atas Rp 1,32 juta agar (penghasilan) tidak di bawah garis kemiskinan," katanya.

Terkait penetapan PP No.78/2015 yang menjadi parameter KHL untuk menentukan UMP, Budi mengatakan hal itu tergantung dengan parameter yang digunakan. Kalau yang digunakan selalu barang yang nilainya yang paling bawah padahal bisa saja diambil yang sedang atau paling mahal, kenapa tidak mengambil parameter yang paling tinggi?. "Jangan diambil yang paling murah. Akhirnya tingkat kemiskinan dan UMP di DIY selalu di posisi ke-34," katanya.

Budi juga menepis munculnya kekhawatiran jika UMP tinggi bisa ditinggalkan para investor. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi 7,5% dengan peluang investasi yang besar di DIY.

Anggota Dewan Pengupahan DIY Arif Hartono mengungkapkan, DIY perlu membuat naskah akademik yang bagus untuk diusulkan ke Dewan Pengupahan Nasional sehingga masalah pengupahan yang terjadi selama ini bisa teratasi.

Terpisah, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy Indaryati menyebutkan, besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta pada 2020 diperkirakan mencapai Rp 2 juta per bulan jika penghitungan nilai upah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,51%.

“Kami akan tindak lanjuti dengan menggelar rapat pleno bersama Dewan Pengupahan pekan depan,” katanya.

Berdasarkan PP Pengupahan, besaran UMK dihitung menggunakan rumus yaitu menambahkan UMK tahun berjalan dengan hasil perkalian antara nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai UMK tahun berjalan.

UMK Yogyakarta pada 2019 ditetapkan sebesar RP 1.846.400 per bulan dan dengan kenaikan 8,51% maka akan ada tambahan sebesar Rp 157.128,64 sehingga nilai UMK 2020 bisa mencapai Rp 2.003.528 per bulan.

Pada 2019, UMK di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan 8.03% dibanding UMK 2018. Nilai UMK Yogyakarta pada tahun ini menjadi yang tertinggi dibanding empat kabupaten lain di DIY.



Sumber: Suara Pembaruan