Diskusi BEM Unsrat, Perppu KPK Bukan Solusi Utama
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Diskusi BEM Unsrat, Perppu KPK Bukan Solusi Utama

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 17:13 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Perppu bukan solusi utama dalam penyelesaian polemik Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi itu diperkuat alasan bahwa penomoran revisi UU KPK saja bahkan belum ada.

Hal itu disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sam Ratulangi Manado, Edwin Moniaga saat Diskusi Publik BEM Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (15/10). Diskusi Publik BEM Unstrat: Perppu Bukan Solusi Utama Penyelesaian Polemik UU KPK

Edwin Moniaga, SH, MH Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sam Ratulangi Manado mengungkapkan bahwa Perppu bukan solusi utama dalam penyelesaian polemik Undang-Undang KPK, apalagi penomoran revisi UU KPK saja belum ada bagaimana kita mau dorong diterbitkannya Perppu.

Menurut Moniaga, sebagai warga Indonesia yang taat asas dan hukum, biarkan saja dulu Undang-Undang ini bergulir, ketika UU ini sudah berjalan dan dilihat bahwa ada kejanggalan maka dapat ditempuh jalur yang konstitusional yaitu Judicial Review.

"Silahkan diuji apakah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI maka hasilnya akan bersifat final dan mengikat," ujarnya.

Beberapa hal dalam UU ini yang dapat diuji dalam judicial review, contohnya yaitu kedudukan KPK yang independensi sebenarnya sederajat dengan lembaga tinggi lainnya tetapi dalam revisi UU KPK diatur bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Selain itu, Akademisi Hukum Tata Negara Unsrat ini mengatakan bahwa salah satu hal yang dipersoalkan dalam revisi UU KPK yaitu adanya dewan pengawas KPK.

"Adanya dewan pengawas ini sebenarnya merupakan bagian dari 'check and balance', sehingga jangan sampai keluar dari tujuan pembentukan lembaga ini, jika sampai terjadi 'out of control' maka kekuasaan sulit untuk dibendung," tutur Edwin Moniaga.

Harus Jeli

Sementara itu, Pengamat Politik Ferry Liando mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai beban untuk harus jeli melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di bangsa ini.

"Jangan sampai langkah yang diambil tidak tepat dan dapat mengganggu kestabilan bangsa ini. Jika saya dan kalian berada di posisi seperti yang Pak Jokowi hadapi saat ini, pasti akan mengambil langkah seperti yang Jokowi lakukan,” ujarnya.

Menurut Liando bahwa sebaik atau sebagus apapun UU KPK yang akan dibuat tidak akan mampu mencegah terjadinya korupsi tetapi terlebih dahulu harus memiliki kesadaran dari diri sendiri tentang efek negatif dari korupsi ini.

"Peran utama dari mahasiswa itu sendiri yaitu ketika kita belajar dan mampu mencegah korupsi," tegasnya.

Tokoh Pemuda Sulu, Hizkia R. Sembel, yang menjadi salah satu pemateri mengungkapkan bahwa mahasiswa dianggap sebagai kaum yang terpelajar dan bergerak secara intelektual.

Jangan Ditunggangi

Dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini, mahasiswa harus pintar melihat situasi, jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Terkait polemik revisi UU KPK, mahasiswa harus mengetahui proses dan isinya dari hulu ke hilir, jangan informasinya hanya setengah-setengah sehingga dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Setelah disahkannya revisi UU KPK ini, debat kusir tentang menolak atau menerima pasal-pasal yang dianggap kontroversial itu kita hentikan. Yang kita pikirkan saat ini bahwa langkah konstitusional apa yang akan kita ambil apabila revisi UU KPK ini dianggap melemahkan KPK," jelasnya.

Selain Perppu, masih ada langkah konstitusi yang dapat diambil yaitu legislatif review ataupun judicial review.

"Kita tinggal melihat dan menguji langkah mana yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, langkah itulah yang dapat kita tempuh," tutur Sembel yang juga merupakan pimpinan salah satu organ Cipayung di Sulawesi Utara ini.

Tommy Tompolumiu, Plt. Ketua BEM Unsrat mengungkapkan rasa syukur dengan terselenggaranya diskusi publik ini.

"Dengan adanya diskusi publik ini dapat memberikan pemahaman-pemahaman dan cara pandang yang berbeda bagi kami mahasiswa serta dapat menjawab keresahan-keresahan yang kami rasakan sejak polemik revisi UU KPK ini," ujarnya.

"Ke depan, kami mahasiswa Unsrat akan terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah, dengan tujuan utamanya yaitu kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia," tutup Tommy.

Diskusi publik ini dimoderatori oleh Combyan Lombongbitung, SIP (Ketua BEM Unsrat periode 2015-2017) dan diskusi dihadiri oleh pengurus BEM/Ormawa di Unsrat, pengurus BEM Kampus-kampus di Manado, Organ Cipayung, wartawan dan masyarakat umum.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Jokowi Harap Vaksinasi Door to Door BIN Ajak Lebih Banyak Masyarakat untuk Divaksin

Presiden Jokowi berharap vaksinasi door to door yang dilakukan BIN dapat lebih banyak mengajak masyarakat untuk mau divaksin.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Dikabarkan Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi di Lampung Tengah.

NASIONAL | 23 September 2021

PLTS Atap Akselerasi Pemanfaatan Energi Bersih

Danone menargetkan pemasangan PLTS Atap di 17 pabrik yang diyakini dapat mengurangi emisi karbon sebesar 16.633 ton CO2 per tahun.

NASIONAL | 23 September 2021

Sambut HUT Ke-7 Partai Perindo, DPW Jambi Membagikan 10 Ton Beras dan Vaksinasi Massal

DPW Partai Perindo Jambi akan membagikan 10 ton beras dan melakukan vaksinasi massal dalam rangka menyambut HUT ke-7 Partai Perindo, 8 Oktober 2021 mendatang.

NASIONAL | 23 September 2021

BIN Maluku Kembali Gelar Serbuan Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat Umum

BIN Daerah Maluku menggelar kembali Serbuan Vaksinasi Covid-19 bagi pelajar dan masyarakat umum di SMAN 11 Ambon, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

PDIP Bagi Kendaraan Sampah ke Wilayah Sepanjang Sungai Ciliwung

PDI Perjuangan membagikan kendaraan sampah roda tiga di wilayah Bogor, Depok dan DKI Jakarta dalam rangka merawat dan membersihkan DAS Ciliwung.

NASIONAL | 23 September 2021

Kabar Baik, Nadiem: 100.000 Guru Honorer Lolos Seleksi P3K Tahap I

Dari 608.954 peserta yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru tahap I, sekitar 100.000 peserta guru honorer yang lolos.

NASIONAL | 23 September 2021

Di Luar Rencana, Presiden Naik Sampan Didayung Nelayan

Ketika acara menamam mangrove di Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menaiki perahu rakyat, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Usut Dugaan Suap Penanganan Perkara Korupsi di Lampung Tengah

KPK sedang mengusut dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi di Lampung Tengah.

NASIONAL | 23 September 2021

Tingkatkan Kualitas dan Kapabilitas Anggota, Wahyu Widada Buat Gebrakan Polri Belajar

Melalui program Polri Belajar diharapkan meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota polisi menuju Polri yang Presisi.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Joe Biden


# Piala Sudirman



TERKINI
Jokowi Harap Vaksinasi Door to Door BIN Ajak Lebih Banyak Masyarakat untuk Divaksin

Jokowi Harap Vaksinasi Door to Door BIN Ajak Lebih Banyak Masyarakat untuk Divaksin

NASIONAL | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings