Gelar Rembuk Hukum Nasional, KNPI Fasilitasi Ide Soal UU KPK dan RKUHP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gelar Rembuk Hukum Nasional, KNPI Fasilitasi Ide Soal UU KPK dan RKUHP

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 18:10 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar Rembuk Hukum Nasional terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan KUHP yang berlangsung di Jakarta, Jumat (18/10).

Ketua Panitia, Tegar Putuhena, menuturkan kegiatan ini dilangsungkan sebagai bentuk fasilitasi gagasan demi mencapai titik temu antara kelompok yang sedang berselisih mengenai isu revisi UU KPK dan KUHP.

“DPP KNPI menginisiasi satu forum intelektual yang tujuannya mempertemukan perbedaan pendapat mengenai sejumlah revisi UU”, paparnya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Fernando Yohanes tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sejabodetabek. Hadir sebagai pembicara anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, praktisi hukum Patra M Zein, dan Suparji mewakili kalangan akademisi.

Menurut Arteria, KPK dan MK adalah lembaga yang lahir di era reformasi namun dalam perkembangannya justru KPK yang banyak melenceng dari tujuan semula.

“KPK adalah trigger mechanism, sampai polisi dan jaksa bekerja secara efektif,” paparnya.

Arteria menjelaskan fungsi pencegahan yang dimiliki KPK selama ini kurang dimaksimalkan. Hal tersebutlah yang secara sosiologis mendasari revisi UU KPK.

Sementara itu, Suparji menuturkan bahwa penyebab terjadinya polemik mengenai UU KPK dan RKUHP adalah tidak adanya visi yang sama mengenai UU yang ideal.

Menurutnya, UU yang ideal itu harus mampu memprediksi hal-hal yang mungkin nanti terjadi sehingga tidak sering direvisi. Selain itu UU yang ideal juga harus menciptakan stabilitas dan keadilan.

“Standar UU yang baik itu harus ada batu uji yg sama, yaitu Pancasila, konstitusi, nilai-nilai yang berlaku di indonesia, serta nilai universal yang berlaku di dunia,” paparnya.

Penegakan HAM

Di sisi lain, Patra M Zein memaparkan bahwa merujuk pada prinsip penegakan HAM, suatu Undang-Undang harus Clear dan Reasonable. Mantan direktur YLBHI ini menuturkan hampir semua norma baru dalam UU KPK telah memenuhi prinsip tersebut kecuali ketentuan mengenai kewenangan Dewan Pengawas yang dapat memberikan ijin Penyadapan.

“Terlepas dari pro kontra, yang terpenting dari suatu Undang-Undang berdasarkan pendekatan HAM adalah harus masuk akal dan clear. Penyadapan yg harus minta izin dewan pengawas, kenapa tidak lewat izin pengadilan saja yg jelas kedudukannya," cetusnya.

Mengenai wacana Perpu KPK, Ketua Bidang Hukum, Arfa Gunawan menuturkan tidak ada lagi ihwal kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan perlu. Publik diimbau untuk menggunakan jalur pengujian Undang-Undang jika dirasa masih ada ketentuan UU KPK yang bertentangan dengan kehendak konstitusi.

Lebih lanjut mengenai RKUHP, pria yang berprofesi sebagai advokat ini menilai masih perlu dilakukan pematangan di sejumlah pasal salah satunya ketentuan mengenai living law.

“Sebaiknya diperjelas dengan memasukan kriteria "living law" apa yang dilarang menurut daerahnya masing-masing dimana apabila yang dikodifikasi adalah yang sudah dilegalisasi oleh peraturan daerahnya, maka sebaiknya dijelaskan demikian,” tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

TAG: 

BERITA LAINNYA

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek dari Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dari dana hibah BNPB.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
PAHO Pilih Argentina dan Brasil untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

PAHO Pilih Argentina dan Brasil untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

DUNIA | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings